SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Warga bantaran rel kereta api (KA) di kawasan Stasiun Jebres resah menyusul beredarnya isu rencana penataan stasiun sebagai pilot project menjadi kawasan bisnis terpadu. Mereka secara tegas menolak rencana tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, Selasa (16/7/2013), PT KAI akan membangun kawasan bisnis terpadu di Stasiun Jebres. Dalam proyek percontohan Stasiun Jebres yang direncanakan PT KAI, bentuknya berupa pembuatan fasilitas bagi pengguna jasa kereta api antara lain lahan parkir, pertokoan, klinik dan penginapan.
Ketua Pengurus Harian Paguyuban Siti Hanguripi Suharno kepada Solopos.com, tegas menolak rencana penataan kawasan Stasiun Jebres. Apalagi penataan hingga menggusur hunian warga. Selama ini, Suharno mengatakan warga sudah menghuni tanah di bantaran rel lama sebelum 1960-an.
Warga, lanjut dia, dibuat gusar dengan rencana proyek percontohan Stasiun Jebres yang berpotensi menggusur keberadaan mereka.
“Kami akan mengambil langkah tegas memperjuangkan status tanah,” katanya.
Suharno mencium ada kejanggalan dalam penerbitan sertifikat tanah hak pakai (HP) Departemen Perhubungan 1996 tentang tanah PT KAI. Padahal, dia menambahkan warga sudah jauh sebelumnya penerbitan sertifikat tinggal di kawasan tersebut. Dia mengatakan akan mempersoalkan status kepemilikan tanah. Pihaknya bersama warga lain akan memperjuangkan hak yang ada.
”Kalaupun tetap akan dilakukan penataan dan menggusur warga, jelas kami akan berontak. Kami siap persoalkan status tanahnya,” ancamnya.
Suharno menyebutkan jumlah warga yang tinggal di bantaran rel tercatat sebanyak 96 keluarga. Untuk diketahui, pembentukan paguyuban menjadi wadah kelompok warga di 12 kelurahan yang tinggal di bantaran rel di Kota Solo. Salah satunya, kelompok Mas Jamali yang menempati aset PT KAI di kawasan Stasiun Jebres.
”Kami meminta PT KAI segera melakukan komunikasi bersama warga. Jangan sampai warga terus diresahkan dengan penataan itu,” pintanya.
Menurut Suharno, yang terpenting saat ini adalah penyelesaian sengketa tanah PT KAI. Bukan lagi membahas persoalan rencana penataan kawasan stasiun yang menambah panjang persoalan dengan warga bantaran rel.
Pengurus Mas Jamali sekaligus Paguyuban Siti Hanguripi, Ngadiyo juga menolak rencana penataan kawasan Stasiun Jebres menjadi pusat bisnis terpadu. Sesuai informasi yang beredar, rencana penataan akan dilakukan dengan menggusur hunian warga di barat Stasiun Jebres.
Kepala Pusat Pelestarian Benda dan Aset Bersejarah PT KAI, Ella Ubaidi sebelumnya mengatakan, penataan Stasiun Jebres dibidik dalam program percontohan nasional. Revitalisasi bangunan stasiun akan diintegrasi dengan optimalisasi pasar tradisional dan optimalisasi aset perusahaan.