SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, KAIRO — Penguasa sementara Mesir mencoba mengeluarkan negara itu dari krisis setelah 51 orang tewas saat tentara menembaki para pendukung presiden yang digulingkan militer, Mohamed Morsi. Adli Mansour, kepala hakim yang ditunjuk militer sebagai kepala negara pengganti Morsi berjanji mempercepat jadwal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Kendati jalan-jalan di Kairo tampak tenang, Selasa (9/7/2013), tetapi gerakan Ikhwanul Muslimin pendukung Morsi menyerukan protes lagi yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan lebih lanjut. Di bawah tekanan untuk memulihkan demokrasi dengan cepat, Adli Mansour, kepala hakim yang ditunjuk militer sebagai kepala negara pengganti Morsi pekan lalu, memutuskan bahwa pemilihan parlemen akan diselenggarakan dalam waktu sekitar enam bulan lagi. Itu akan diikuti dengan pemilihan presiden.
Dalam sebuah sinyal positif yang penting bagi pemerintah transisi, Partai Islam Nour yang ultra ortodoks mengatakan akan menerima mantan menteri keuangan Samir Radwan sebagai perdana menteri. Pernyataan Nour itu berpotensi membuka jalan bagi kabinet interim. Dukungan Nour itu akan menjadi langkah penting yang menunjukkan bahwa transisi akan terus diwarnai kekerasan. Nour adalah kelompok Islam utama selain Ikhwanul Muslimin yang mendukung Morsi.
Dalam sebuah sinyal positif yang penting bagi pemerintah transisi, Partai Islam Nour yang ultra ortodoks mengatakan akan menerima mantan menteri keuangan Samir Radwan sebagai perdana menteri. Pernyataan Nour itu berpotensi membuka jalan bagi kabinet interim. Dukungan Nour itu akan menjadi langkah penting yang menunjukkan bahwa transisi akan terus diwarnai kekerasan. Nour adalah kelompok Islam utama selain Ikhwanul Muslimin yang mendukung Morsi.
Radwan muncul sebagai tokoh favorit untuk memimpin pemerintah setelah Nour menolak Mohamed ElBaradei, mantan diplomat PBB dan sekuler politisi.
Sementara itu Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengutuk pertumpahan darah yang kembali terjadi di Mesir. Pemimpin badan dunia itu pun menyerukan adanya penyelidikan independen atas kekerasan yang menewaskan puluhan pendukung presiden terguling Mesir, Mohamed Morsi.
Juru bicara Ban, Martin Nesirky mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa, pemimpin badan dunia itu sangat terganggu atas pembunuhan tersebut.
“Sekjen mengutuk pembunuhan ini dan menyerukan agar hal itu diselidiki secara menyeluruh oleh badan-badan nasional independen dan berkompeten, dan mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan,” ujar Nesirky.
Di lain sisi, Pemerintah Amerika Serikat (AS) tak akan menghentikan bantuan militer untuk Mesir menyusul tergulingnya presiden Mohamed Morsi oleh militer negeri itu. Washington pun masih mempertimbangkan apakah akan menyebut penggulingan Morsi itu sebagai keduta militer.
Juru bicara Gedung Putih Jay Carney mengatakan, Washington tak akan berhenti memberikan bantuan militer ke Mesir meskipun adanya pelengseran Morsi pada 3 Juli lalu.
“Ini masalah yang kompleks dan sulit, dengan konsekuensi yang besar,” kata Carney seperti dilansir news.com.au, Selasa.
Menurut Carney, Washington meyakini bahwa mengubah program bantuan tersebut untuk saat ini tak akan sejalan dengan kepentingan AS.
Menurut pejabat-pejabat AS, pemerintahan Presiden Barack Obama tengah mencari cara untuk tidak menyebut aksi militer Mesir tersebut sebagai kudeta, seperti yang dinyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin.
Sebabnya, berdasarkan hukum AS, bantuan keuangan untuk setiap negara yang kepala negaranya digulingkan dalam kudeta militer, merupakan hal yang terlarang. Pemerintah AS menyediakan dana bantuan tahunan senilai US$ 1,3 miliar untuk Mesir. (JIBI/Solopos/Detik/Antara)
