SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (Dok/Solopos)
KLATEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten meminta kalangan pegawai negeri sipil (PNS) melunasi pajak bumi bangunan (PBB) terlebih dahulu sebelum mengambil gaji ke-13.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Sunarno, mengatakan untuk kali pertama penagihan PBB tahun ini dikelola langsung oleh Pemkab Klaten. Tahun-tahun sebelumnya penagihan PBB dikelola Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten.
Dia mengaku sudah melayangkan surat edaran (SE) berisi permintaan supaya PNS melunasi PBB terlebih dahulu sebelum mengambil gaji ke-13.
“Kami ingin mengajak masyarakat sadar untuk melunasi PBB. Kami sengaja meminta kalangan PNS memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” papar Sunarno saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (5/7/2013).
Sunarno mengaku sudah memberikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada seluruh PNS di Klaten pada Maret lalu. SE berisi permintaan pelunasan PBB bagi PNS tersebut dikeluarkan pada akhir Juni lalu. Dia berharap pimpinan SKPD bisa menyosialisasikan SE tersebut kepada semua PNS. Para PNS bisa mengambil gaji ke-13 setelah menunjukkan bukti surat setoran pajak (SSP) dari Bank Jateng. Sunarno mengakui SE tersebut tidak bersifat memaksa. Kendati demikian, dia menganggap keterlaluan jika PNS enggan melunasi PBB.
“SE itu hanya bersifat imbauan atau tidak memaksa. Namun, sangat kebangetan jika PNS keberatan melunasi PBB. Kalau memang belum bisa melunasi PBB, kami akan memberikan catatan khusus,” tukas Sunarno.
Sunarno menargetkan realisasi PBB tahun ini mencapai Rp9 miliar. Dia mengakui target itu relatif sedikit jika dibandingkan dengan capaian PBB selama dikelola KPP Pratama yang menyentuh Rp11 miliar.
“Karena baru kali pertama dikelola Pemda, kami sengaja tidak mematok target yang terlalu tinggi. Dari target Rp9 miliar, hingga kini baru tercapai Rp4,6 miliar. Selama April dan Juni kemarin, kami memang intensif menyosialisasikan pelunasan PBB,” terang Sunarno.
