Soloraya
Kamis, 4 Juli 2013 - 14:33 WIB

PILKADA KARANGANYAR : Bupati Minta Perdes Netral

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Rina Iriani (Dok/Solopos)

Rina Iriani (Dok/Solopos)

KARANGANYAR — Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, mewanti-wanti agar para perangkat desa (perdes) menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Para perdes diminta menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat dan tidak terjun langsung ke ranah politik.

Advertisement

Isu yang beredar beberapa perdes disinyalir menjadi anggota tim pemenangan para calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) yang akan bertarung pada pesta demokrasi terbesar di Bumi Intanpari. Mereka diketahui turut menghadiri kegiatan-kegiatan para cabup-cawabup menjelang pelaksanaan Pilkada Karanganyar.

“Jangan neko-neko, perangkat desa harus melaksanakan tugas sesuai aturan,” ujar Rina seusai pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) ke setiap desa di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (4/7/2013).

Pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada perdes yang terbukti terjun langsung ke ranah politik atau ikut menjadi anggota pemenangan salah satu pasangan cabup-cawabup. Tentunya, sanksi yang diberikan harus sesuai tingkat kesalahan perdes selama pelaksanaan Pilkada Karanganyar.

Advertisement

Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi penggunaan ADD yang dikucurkan ke setiap desa. Dikhawatirkan, anggaran tersebut rawan digunakan untuk kepentingan politik menjelang penyelenggaraan Pilkada.

“Harus mengemban amanah, jangan disalah gunakan untuk kepentingan politik. Saya akan awasi langsung pengelolaan ADD di setiap desa,” jelasnya.

Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar untuk mengawasi perdes yang disinyalir terjun langsung ke dunia politik.

Advertisement

Sementara Asisten Bidang Pemerintahan Setda Karanganyar, Any Indrihastuti, menjelaskan pihaknya mengucurkan ADD ke setiap desa senilai kurang lebih Rp10,5 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan fisik di seperti rehab balai desa dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Pihaknya meminta agar perdes mengelola ADD secara akuntabel dan transparan. Sehingga output-nya dapat dinikmati warga setempat.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif