GURU DIPOLITISASI
Hanya Gubernur & Pemerintah Pusat Bisa Mutasi Guru

Perwakilan guru dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 yang dibuka Presiden Yudhoyono di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)Perwakilan guru dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 yang dibuka Presiden Yudhoyono di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)

Perwakilan guru dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 yang dibuka Presiden Yudhoyono di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota tidak lagi berwenang memutasi guru demi menghindari politisasi posisi guru dalam pemilu kepala daerah. Rencana itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai Pembukaan Kongres PGRI XXI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Menurut Mendagri, wewenang memutasi guru rencananya hanya akan diberikan kepada pemerintah pusat dan gubernur. Pemerintah pusat berwenang menetapkan pemindahan antarprovinsi, sedangkan gubernur hanya berkuasa memindahkan guru antarkabupaten/kota di provinsi yang ia pimpin. “Desentralisasi tidak berubah, hanya urusan urusan apa yang harus diurus di pusat dan urusan apa yang dipertahankan di daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan pelaksanaan otonomi pendidikan ke daerah menimbulkan ekses penyalahgunaan wewenang itu untuk kepentingan politik. Dia mengungkapkan pemerintah daerah masih memperlakukan guru sebagai perangkat birokrasi dan bukan sebagai profesional. “Pendidikan banyak dibawa ke ranah politik. Hukuman melalui mutasi dapat terjadi setiap hari,” kata Sulistiyo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sering mendapatkan laporan tentang penyimpangan dalam proses pemilu kepala daerah (pilkada) dengan mengorbankan guru pegawai negeri sipil. Guru, menurutnya, sering dipaksa masuk tim sukses demi memenangkan pihak tertentu dalam pertarungan politik di daerah tempat mereka bekerja. “Kalau tidak mau, katanya diganti, kemudian kalau kebetulan yang tidak didukung menang, guru itu dipindah,” kata Presiden.

Editor: | dalam: Pendidikan |
Iklan Baris
  • JL CPT Mitsubishi

    JL CPT Mitsubishi Fuso FM Th’85 Kond.Istw,75Jt/Ng:081393214444…

  • DIJUAL TANAH Kapling

    DIJUAL TANAH Kapling,SHM,6 Buah @460 meter persegi,Lokasi Pinggir Jalan,Ds.Ngablak,Karangmojo,Tasikmadu,Karang…

  • VELLFIRE Z

    VELLFIRE Z Pltnum Edition II’12,Nik’11,Htm,KM20Rb:081226190000…

  • TANAH&JATI

    TANAH&JATI Ls:2587m2,Hrg 250Rb/m,Lok.Gondangrejo:082138708772…

  • BUCPT DJL

    BUCPT DJL Peralatan Distro+Isi 2Lksi@45JtNg SdhJln081226183423…

  • SORENTO DIESEL Turbo’14

    SORENTO DIESEL Turbo’14 Bln3,AB,Pth,KM13RB,Spt Br:081226190000…

  • TANAH KERING L2261M

    TANAH KERING L2261M,Jl.Mangesti Raya,1.5Jt/m,Nego08156702161TP…

  • JEEP WRANGLER Shr’12

    JEEP WRANGLER Shr’12,4Pt,Pth,3.6Penta,KM8Rb,SptBr:081226190000…

  • DIJUAL MOBIL Ex

    DIJUAL MOBIL Ex BI Kijang LGX Th’97 Nopol B,Kijang Krista Th’97 Nopol B,Istw Hb:085642000172…

  • RUMAH KUNO

    RUMAH KUNO Jl.Ronggowarsito 57.L958m2 HM Lebar 24m:08122656012…


Iklan Baris
Menarik Juga »