Perwakilan guru dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 yang dibuka Presiden Yudhoyono di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf) Perwakilan guru dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 yang dibuka Presiden Yudhoyono di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Rabu, 3 Juli 2013 21:00 WIB Demis Rizky Gosta/JIBI/Bisnis Pendidikan Share :

GURU DIPOLITISASI
Hanya Gubernur & Pemerintah Pusat Bisa Mutasi Guru

Perwakilan guru dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 yang dibuka Presiden Yudhoyono di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota tidak lagi berwenang memutasi guru demi menghindari politisasi posisi guru dalam pemilu kepala daerah. Rencana itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai Pembukaan Kongres PGRI XXI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Menurut Mendagri, wewenang memutasi guru rencananya hanya akan diberikan kepada pemerintah pusat dan gubernur. Pemerintah pusat berwenang menetapkan pemindahan antarprovinsi, sedangkan gubernur hanya berkuasa memindahkan guru antarkabupaten/kota di provinsi yang ia pimpin. “Desentralisasi tidak berubah, hanya urusan urusan apa yang harus diurus di pusat dan urusan apa yang dipertahankan di daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan pelaksanaan otonomi pendidikan ke daerah menimbulkan ekses penyalahgunaan wewenang itu untuk kepentingan politik. Dia mengungkapkan pemerintah daerah masih memperlakukan guru sebagai perangkat birokrasi dan bukan sebagai profesional. “Pendidikan banyak dibawa ke ranah politik. Hukuman melalui mutasi dapat terjadi setiap hari,” kata Sulistiyo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sering mendapatkan laporan tentang penyimpangan dalam proses pemilu kepala daerah (pilkada) dengan mengorbankan guru pegawai negeri sipil. Guru, menurutnya, sering dipaksa masuk tim sukses demi memenangkan pihak tertentu dalam pertarungan politik di daerah tempat mereka bekerja. “Kalau tidak mau, katanya diganti, kemudian kalau kebetulan yang tidak didukung menang, guru itu dipindah,” kata Presiden.

lowongan kerja
lowongan kerja PT. BUSANA REMAJA AGRACIPTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • KARIMUN GX’2005

    KARIMUN GX’2005 Htm,M/T,AD-Solo,PjkBr(70),LsgPkai:087735002228…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • XENIA Li’2007

    XENIA Li’2007 Silver VR AC TP Msn Bd PjkBr Istw 82Jt085100051511…

  • Lowongan Pengasuh Bayi

    BUKAN PENYALUR,Diutamakn Dr Daerah,Putri Max30th,Pengasuh Bayi Cewek 1Th Lbh&Kbersihan,Wjb TdrDlm DiSolo…

  • Lowongan Sopir,Serabutan &ADM

    PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Kryw:Mau Krj,Bs Diprcaya,Sopir:SMA,SIMA 25-35Th,Srbtn:Pria SMA SIM C,2-25Th,Adm…

  • L300 PU’2008

    L300 PU’2008 Hitam,Pjk Gres,AD-Solo(80Jt Saja)Siap Kerja:784148…

  • CITY Vtex’2000

    HONDA CITY Vtex’2000 Merah VR AC TP MsnBdy Ist64Jt085100051511…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

Leave a Reply



PROMO SPESIAL
Pemikiran Karl Marx ( Cover Baru)
WONDERFUL LIFE: THE NOVEL
Dari Mao Ke Marcuse [Cover Baru]
Dalam Bayang-Bayang Lenin [Cover Baru]

Kolom

GAGASAN
Audit Menyeluruh Pelayanan Imunisasi

Gagasan Solopos, Kamis (30/6/2016), Giat Purwoatmodjo. Dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solopos.com, SOLO — Jajaran Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) menangkap 13 orang karena terlibat pembuatan dan…