SOLOPOS.COM - Wiranto (kedua kiri) didampingi istrinya, Rugaiya Usman Wiranto (kiri), dan Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan) didampingi istrinya, Liliana Tanaja Tanoesoedibjo (kanan), saat dideklarasikan Partai Hanura sebagai capres dan cawapres, Selasa (2/7/2013) lalu. (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Wiranto (kedua kiri) didampingi istrinya, Rugaiya Usman Wiranto (kiri), dan Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan) didampingi istrinya, Liliana Tanaja Tanoesoedibjo (kanan), dideklarasikan Partai Hanura sebagai capres dan cawapres, Selasa (2/7). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Solopos.com, JAKARTA — Partai Hanura, Selasa (2/7/2013), mendeklarasikan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2014. Deklarasi itu bagaikan picu dimulainya persaingan politik menjelang tahun politik 2014.
Seperti diketahui, pada 2014 mendatang, bakal digelar pemilu legislatif yang dilanjutkan dengan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). Hanya partai yang memenuhi syarat perolehan suara dan anggota parlemen pada pemilu legislatif yang boleh mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Dengan dideklarasikannya capres dan cawapres di awal tahapan sebagaimana dilakukan Wiranto dan Hary Tanoe maka keduanya harus mendukung penuh para calon anggota legislatif yang bakal mengusung mereka pada pilpres. Di sisi lain kepastian tampilnya Hary Tanoe dalam Pilpres 2014 itu membuat Dewan Pers meramalkan terjadinya perang politik yang panas di media massa dibandingkan pesta demokrasi lima tahunan lalu.
Hary Tanoe adalah bos kelompok media MNC. “Pada Pemilu 2014 perang politik di media akan semakin terasa lebih ketat dibanding pemilu edisi sebelumnya. Terlebih kini beberapa capres-cawapres adalah orang-orang yang menjadi pemilik korporasi media,” kata anggota Dewan Pers Nezar Patria di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan media massa akan terus menjadi outlet etalase partai politik dalam memperkenalkan diri kepada publik. Tinggal bagaimana nantinya partai mampu mengemas iklannya dengan cara kreatif dan efektif dalam menarik minat publik. Di satu sisi partai membutuhkan publikasi sedangkan media massa akan mendapatkan pendapatan keuangan dari ruang iklan yang dijual.
Namun pemilik dari media akan memiliki keleluasaan yang lebih dalam menyiarkan iklan yang terkait dengan partai atau dirinya. “Beberapa pemilik media yang berhasil dalam kancah politik hingga meraih kekuasaan di dunia pernah terjadi di Italia dengan Silvio Berlusconi atau di Thailand ada Thaksin Shinawatra. Bisa jadi Indonesia menjadi negara selanjutnya,” kata dia.
Hal tersebut diperkuat para pemilik media yang mencalonkan diri merupakan pemilik televisi yang menjadi media primadona dalam pemilu. “Berkaca dari pemilu sebelumnya, belanja iklan pada pemilu banyak tersedot ke televisi sekitar 90 persen sedangkan sisanya ke media lain seperti cetak, radio dan jenis lainnya,” katanya.
Media akan semakin memiliki peran sentral dalam mengelola kebutuhan publik mengenai informasi Pemilu 2014. Sementara itu, Pemimpin Redaksi MNC TV Ray Wijaya mengatakan program berita di televisi tempatnya bekerja tidak diarahkan oleh sang pemilik melainkan lebih dipengaruhi oleh program.
“MNC TV tidak bisa serta merta menyuguhkan acara ataupun iklan dengan materi yang berat mengingat segmen pemirsa kami merupakan kalangan menengah ke bawah. Sedikit saja kami salah memasang program atau berita maka bagian pengatur jadwal siaran belum tentu meluluskan,” kata dia.
Menurutnya, materi politik di media tempatnya bekerja tidak bisa sembarangan dimasukkan. Karena risiko yang diambil jika memaksakan program tertentu adalah dapat kehilangan pemirsa yang jengah dengan acara yang tidak sesuai keinginan mereka. “Acara televisi itu lebih banyak dipengaruhi oleh rating dan keinginan pemirsa. Singkatnya mereka lebih menyukai hal-hal yang bersifat hiburan daripada menayangkan acara politik yang kurang mereka gemari,” katanya.