SOLOPOS.COM - Kades Gemantar, Sunarno [pegang mikrofon], menyampaikan permasalahan soal BLSM saat sosialisasi di Kantor Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Senin (1/7/2013). (Tika Sekar Arum/JIBI/Solopos)
Kades Gemantar, Sunarno [pegang mikrofon], menyampaikan permasalahan soal BLSM saat sosialisasi di Kantor Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Senin (1/7/2013). (Tika Sekar Arum/JIBI/Solopos)
Selain itu, kades juga dibuat bingung sebab dalam daftar penerima BLSM yang telah mereka terima, namanya tidak jelas.
Kades Pule, Sugimo, mengatakan di desanya ada pensiunan PNS yang menerima hampir semua program bantuan warga miskin, mulai dari beras untuk rakyat miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) sampai BLSM. Sugimo juga menemukan ada sejumlah nama penerima yang tidak lengkap.
“Seharusnya namanya Satriyo, tapi ditulis hanya Tyo. Dan ini ada beberapa yang seperti ini. Dua hal itu saya minta Kantor Pos memberi solusi harus bagaimana,” kata Sugimo, saat berbicara dalam forum koordinasi persiapan distribusi BLSM di Kantor Kecamatan Selogiri, Senin (1/7/2013).
Sementara itu, terkait informasi ada perangkat desa menerima BLSM terjadi di Desa Keloran. Kades Keloran, Maryanto, dalam forum itu mengakui khawatir mendapati ada perangkat desa yang menerima BLSM. Menurutnya, meskipun data penerima BLSM berasal dari petugas Kantor Pos, yang diketahui warga semua data itu dari pemerintah desa. Pada akhirnya, Maryanto yakin pihak pemerintah desa yang akan jadi sasaran protes.
Pengalihan Nama Penerima
Secara umum, meski telah meneliti nama-nama penerima, hampir semua pemerintah desa di Kecamatan Selogiri masih menahan data penerima BLSM dari masyarakat. Para kades sebenarnya meminta pengalihan nama penerima BLSM dilakukan sebelum pendistribusian kartu perlindungan sosial (KPS) dan BLSM. Namun, dalam rapat koordinasi itu akhirnya disepakati proses pengalihan KPS dan BLSM akan ditangani pascadistribusi KPS agar pihak desa/kelurahan tidak disalahkan.
Camat Selogiri, Bambang Haryanto, yang memimpin rapat, menegaskan demi mencegah masalahan pihaknya sengaja mengumpulkan semua kades pada Senin. Forum itu diharapkan memberi kesiapan pada pemerintah di daerah untuk mengawal pendistribusian KPS dan pencairan BLSM.
“Dari hasil rapat disepakati sebelum pendustribusian Kantor Pos harus koordinasi dengan kades dan lurah. Setelah itu Kantor Pos mendistribusikan KPS dan untuk pencairan BLSM dilakukan di kantor desa,” jelas Bambang.
Sementara itu, pendistribusian KPS di Kecamatan Selogiri akan mulai dilaksanakan Senin. Sedangkan pencairan BLSM direncanakan selama tiga hari, Sabtu-Senin (6-8/7/2013). Bambang berharap pendistribusian KPS dan pencairan BLSM bisa berjalan lancar.
