SOLOPOS.COM - Warga mengantre mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Nusukan, Senin (24/6/2013). (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
Warga mengantre mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Nusukan, Senin (24/6/2013). (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
SOLO — Pemkot Solo diminta tak angkat tangan terkait persoalan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya, dana itu juga diperuntukkan bagi warga Solo yang masuk kategori penerima BLSM.
“Pemkot bagaimanapun harus ada perhatian terhadap BLSM. Toh untuk memperjuangkan rakyat Solo juga. Suka atau tidak suka, ini bagi warga Solo yang berhak. Bagi mereka, dana ini berarti,” jelas Ketua Fraksi PAN, Umar Hasyim, Selasa (25/6/2013).
Meski demikian, Umar mengakui pihaknya tak sepakat pemerintah pusat meluncurkan program BLSM. “Saya sebenarnya tidak sepakat karena dana itu hanya sementara sampai empat bulan. Tetapi dampak akibat kenaikan itu terus menerus dirasakan menyebabkan daya beli masyarakat menurun,” katanya.
Disinggung sikap pemkot yang tak sepakat rencana PT Kantor Pos mengalihkan pembagian melalui kelurahan, Umar menjelaskan rencana itu tak masalah. “Selama tidak melanggar aturan, saya kira tidak masalah,” terang dia.
Lebih lanjut, Umar berharap data penerima BLSM bisa diperbaiki untuk pembagian periode selanjutnya. “Saya memang disambati soal pembagian ini. Kami harap ada upaya-upaya untuk memperbaiki data itu agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menegaskan pemkot semestinya tak berpolemik berlebihan menyikapi persoalan BLSM. Pasalnya, pemkot merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan semestinya mendukung program yang digulirkan.
Soal data penerima yang amburadul, Politisi dari Partai Demokrat itu menyampaikan validasi data diperlukan dan segera disampaikan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, lanjut dia, peran pemkot dibutuhkan agar data yang menjadi masukan ke pemerintah pusat bisa valid.
