SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang (Dok/JIBI/SOLOPOS)
WONOGIRI–Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Wonogiri tetap menjalankan tugas kendati gaji mereka selama empat bulan belum dibayar. Akibatnya, mereka pun harus menguras kantong pribadi agar tetap bisa melaksanakan tugas.
Padahal, Fasilitator PNPM Kecamatan Eromoko, Egy Diari Firgianto, mengatakan saat ini tugas fasilitator sedang menumpuk. Selain memantau pelaksanaan program di wilayah masing-masing yang bergejolak akibat rencana pemangkasan 20% anggaran PNPM Mandiri Pedesaan, mereka juga harus mendampingi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan yang tengah mengikuti pelatihan di Solo.
Dalam kondisi tak ada pemasukan dari gaji, Egy mengaku harus tombok uang pribadi agar semua tugas jalan terus.
“Saya dan teman-teman mau saja berhenti melaksanakan tugas tapi dibenak kami, ada warga yang harus kami pikirkan. Apa jadinya kalau kami mogok. Terpaksa kami bongkar tabungan pribadi.”
Hal itu diungkapkan Egy, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (23/6/2013). Dia menambahkan persoalan gaji yang empat bulan belum terbayarkan adalah urusan langsung fasilitator dengan pihak pengontrak alias pengguna jasa, dalam hal ini Pemerintah. Seperti bekerja pada sebuah perusahaan, maka wajar jika para fasilitator menuntut hak-halnya.
Untuk itu Egi yang didapuk menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Fasilitator (FKF) Jawa Tengah, mengatakan para fasilitator akan terus memperjuangkan hak mereka, tanpa mengabaikan tugas. Rencananya, pada Selasa (25/6/2013), FKF akan bergerak menyuarakan protes ke Pemprov Jawa Tengah.
Sementara itu, Egy memastikan pihaknya dan 22 fasiliatator PNPM kecamatan se-Kabupaten Wonogiri tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas. Sebab, dia yakin jika ditinggal begitu saja, kondisi di masyarakat akan kacau. Sebagai gambaran, Egy yang menangani tujuh pekerjaan di Kecamatan Eromoko, harus bolak-balik ke mengawasi pekerjaan sekaligus menenangkan warga pelaksana.
Pasalnya, empat dari tujuh pekerjaan di Eromoko telah rampung 100%. Sementara, pencairan dana baru sampai 40-80%. “Ini kan masalah kalau kami memaksakan mogok. Tapi kita lihat nanti apakah Pemerintah bisa memberi solusi. Kalau tidak, ya mogok itu polohan terakhir,” tandasnya.
Di lain pihak, langkah Pemkab Wonogiri kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pemangkasan dana PNPM 20% rupanya dilakukan juga daerah lain. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Wonogiri, Semedi Budi Wibowo, saat ditemui Solopos.com, akhir pekan lalu, mengungkapkan dalam koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang juga diikuti semua pemerintah kabupaten yang melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan, banyak daerah memprotes rencana itu.
Alasannya, sama seperti Pemkab Wonogiri, pemangkasan 20% dana akan menyulut masalah. Kendati demikian, keputusan final belum ditetapkan.
