SOLOPOS.COM - Warga menunjukkan kartu perlindungan sosial (KJS) (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
WONOGIRI — Sebanyak 70.569 warga Wonogiri akan menerima kartu perlindungan sosial (KPS). Penerima kartu dikabarkan bakal mendapat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Jumlah penerima kartu perlindungan sosial tersebut sama dengan rumah tangga sasaran (RTS) penerima beras untuk rakyat miskin (raskin).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Sungkono, mengatakan informasi mengenai penerima kartu perlindungan sosial di Kabupaten Wonogiri yang mencapai 70.569 orang diperoleh dari PT Pos Indonesia Wonogiri, pekan lalu. Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui detail penerima kartu tersebut.
Sungkono juga belum bisa memastikan apakah semua penerima kartu perlindungan sosial bakal mendapatkan BLSM senilai Rp150.000 per bulan, sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga bahan minyak (BBM).
“Ya, kami dapat info dari Kantor Pos ada 70.569 penerima. Tapi apa itu untuk BLSM kami belum tahu. Lalu penerimanya siapa saja, daftarnya, kami juga belum dapat,” ungkap Sungkono, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (23/6/2013).
Dia mengakui berdasarkan koordinasi lisan dengan pihak PT Pos Indonesia, penerima kartu perlindungan sosial bakal menerima berbagai program Pemerintah untuk penanganan kemiskinan, seperti raskin, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan lain, termasuk BLSM. Namun, Sungkono mengatakan kepastian penerima BLSM dan kapan serta bagaimana pembagiannya di Kabupaten Wonogiri, kemungkinan baru akan diketahui, Senin (24/6) ini.
“Senin saya ke Semarang pertemuan soal BLSM itu. Jadi pastinya bagaimana setelah Senin,” tandas dia.
Sementara itu, disinggung mengenai sumber data penetapan penerima kartu perlindungan sosial, Sungkono menjelaskan nama penerima kartu itu didasarkan data hasil PPLS 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga besar kemungkinan nama-nama penerima sama seperti RTS raskin. Soal adanya kemungkinan data penerima salah sasaran, dia berharap hal tersebut tidak terjadi.
Seperti jamak diketahui, data penerima program kemiskinan, seperti raskin dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) tidak valid 100%. Dalam hal penerima raskin, ada sejumlah penerima yang kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan warga lain yang tidak menerima program itu. Sedangkan, untuk jamkesmas yang diterima 273.002 orang, ditemukan juga kartu yang salah sasaran, kartu diterima PNS, TNI dan Polri.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, dari berbagai sumber, data raskin dan jamkesmas sama-sama didasarkan PPLS 2011. Data itu lantas diolah untuk mendapatkan data warga berdasarkan tingkat kemiskinan. Data raskin menggunakan tingkat kemiskinan 30%, sedangkan jamkesmas 40%.
