SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Ilustrasi pembuatan sumur dari hasil program air minum sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). (Dok/JIBI/SOLOPOS)
KLATEN—Kuota bantuan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Klaten tahun ini mencapai 10 desa. Jumlah itu mengalami penurunan mengingat tahun lalu terdapat 17 desa yang mendapat bantuan program ini.
Ketua Asosiasi Pengelola Sarana Sanitasi dan Air Minum (AP SPAM) Klaten, Haryanto, mengatakan 10 desa tersebut masing-masing akan mendapatkan dana senilai Rp220 juta dari pemerintah pusat untuk membangun sarana sanitasi dan air minum. Dengan begitu, total dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Pamsimas di 10 desa tersebut mencapai Rp2,2 miliar.
Menurutnya, proses verifikasi desa yang bakal menerima bantuan Pansimas tersebut baru dilaksanakan pekan depan. “Ada lebih dari 10 desa yang akan kami verifikasi. Tentu kami akan memprioritaskan 10 desa yang mengalami masalah dengan sumber daya air (SDA) paling parah,” ujar Haryanto yang juga menjadi Bendahara AS SPAM pusat ini saat ditemui Solopos.com di Klaten, Selasa (18/6/2013).
Haryanto menerangkan 10 desa yang diprioritaskan mendapat program Pamsimas tersebut rata-rata berada di lereng Gunung Merapi seperti di Jatinom, Kemalang dan Karangnongko. Namun demikian, terdapat salah satu desa di Kecamatan Trucuk yang cukup kesulitan mendapatkan sumber air bersih.
“Kesulitan air bersih ini akan sangat terasa jika musim kemarau tiba. Kalau musim hujan seperti ini warga masih bisa memanfaatkan air hujan melalui penampungan,” terangya.
Haryanto menambahkan, semula total desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di Klaten mencapai 98 desa. Sejak 2008 silam, pemerintah pusat menggulirkan program Pamsimas untuk mengatasi masalah kesulitan air bersih tersebut. Hingga 2012, terdapat 69 desa yang sudah mendapat bantuan program Pamsimas. Dengan begitu, masih terdapat 29 desa yang mengalami kesulitan air bersih namun belum mendapatkan program Pamsimas.
“Program Pamsimas yang digulirkan pemerintah pusat itu dilaksanakan selama dua tahap. Tahap pertama berlangsung selama lima tahun hingga 2012 dan menyasar 69 desa. Tahap kedua akan berlangsung selama empat tahun dan menyasar 29 desa,” terang Haryanto.
