SOLOPOS.COM - Pengguna kendaraan tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). (Dok/JIBI/SOLOPOS)
Pengguna kendaraan tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). (Dok/JIBI/SOLOPOS)
SOLO–Hasil rapat paripurna DPR pada Senin (17/6/2013) malam, terkait perubahan APBN perubahan 2013 yang juga terdapat rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalamnya, dinilai belum memihak rakyat. Hal ini karena besaran kenaikan BBM jenis solar dan premium yang mencapai 30% akan berdampak domino yang memberatkan rakyat.
Hal ini diungkapkan pengamat kebijakan publik, Andrinov Chaniago, dalam sesi Dinamika 103 SOLOPOS FM, Selasa (18/6/2013).
Menurutnya, menolak maupun menerima kenaikan harga BBM sama-sama tidak tepat. Harga BBM di Indonesia yang lebih rendah dari beberapa negara tetangga, berpotensi untuk diselewengkan, sehingga akibatnya terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU. Hal ini sangat terlihat dari antrian kendaraan di SPBU luar Jawa. Sehingga, kenaikan harga BBM memang perlu dilakukan.
“Kenaikan harga BBM perlu, tapi tidak drastis,” ungkap Andrinov.
Kenaikan sebesar 15% persen menurut Andrinov lebih tepat, dan tidak perlu ada kompensasi akibat kenaikan BBM. Andrinov menerangkan. Kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan juga beras bagi rakyat miskin, tidak menjadi solusi tepat dan rawan penyelewengan.
“BLT gagal pada 2005 karena angka kemiskinan pada 2006 meningkat. BLT pada 2008 juga tidak bisa disebut berhasil, karena bantuan itu tidak membentuk mental rakyat yang baik,” ujarnya.
Menurut Andrinov, besaran dana untuk kompensasi kenaikan BBM ini, sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat. Masyarakat dari keluarga miskin yang berusia produktif, menurut Andrinov seharusnya dapat mengikuti pelatihan kerja gratis, sehingga mereka akan produktif.
