SOLOPOS.COM - Ribuan guru menghadiri acara sosialisasi Hasil Konkernas V, Hasil Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Masa Bakti XX, Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jateng dan Peresmian Penggunaan Gedung PGRI Kabupaten Wonogiri, di Gedung PGRI Wonogiri, akhir pekan kemarin. ( Ayu Abriyani KP/JIBI/SOLOPOS)
Ribuan guru menghadiri acara sosialisasi Hasil Konkernas V, Hasil Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Masa Bakti XX, Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jateng dan Peresmian Penggunaan Gedung PGRI Kabupaten Wonogiri, di Gedung PGRI Wonogiri, akhir pekan kemarin. (
Ayu Abriyani KP/JIBI/SOLOPOS)
WONOGIRI--Kebutuhan tenaga guru di daerah hingga saat ini dinilai masih kurang. Terlebih lagi kebijakan moratorium Pengawai Negeri Sipil (PNS) selama dua tahun terakhir membuat jumlah guru semakin berkurang. Untuk itu, banyak sekolah-sekolah yang terpaksa menerima tenaga honorer untuk mendukung pembelajaran.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo, saat ditemui wartawan sebelum acara sosialisasi Hasil Konkernas V, Hasil Konferensi kerja PGRI Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Masa Bakti XX, Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jateng dan Peresmian Penggunaan Gedung PGRI Kabupaten Wonogiri, di Gedung PGRI Kabupaten Wonogiri, akhir pekan kemarin.
“Kemendikbud [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan] berkali-kali menyatakan jumlah guru di Indonesia sudah berlebihan. Sedangkan realita di lapangan, kami banyak mendapat laporan bahwa mayoritas di daerah masih sangat kekurangan tenaga guru,” katanya.
Ia menambahkan adanya moratorium selama dua tahun terakhir juga mengakibatkan tidak adanya penambahan atau pengangkatan guru PNS. Menurutnya, kini banyak sekolah yang terpaksa menerima guru honorer untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar.
“Insentif yang diberikan juga relatif kecil karena tidak ada standar dari pemerintah. Saya prihatin dengan nasib dan kesejahteraan para guru tersebut,” ujarnya.
Terkait rencana pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tahun 2013, Sulistyo juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten. “Pemerintah pusat terlihat belum siap dengan apa yang mereka programkan sendiri [Kurikulum Pendidikan Tahun 2013]. Ini sudah tinggal menghitung hari, namun sampai sekarang buku-buku belum ada, pelatihan dan sosialisasi juga belum dilakukan. Padahal, tenaga guru sudah siap,” imbuhnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Wonogiri Budiseno, berharap sosialisasi itu bisa menambah pengetahuan para anggota PGRI. “Nantinya, setelah sosialisasi ini, sinergi antarguru bisa semakin erat,” katanya saat sambutan mewakili Bupati Wonogiri Danar Rahmanto. Acara itu dihadiri ribuan tamu undangan di antaranya para guru, kepala sekolah, pengawas dan UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Wonogiri.
