SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis)
GUNUNGKIDUL—Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementrian Dalam Negeri mengirimkan suarat edaran yang berisi pemangkasan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar 20%.
Sutar Edaran yang diterima tanggal 5 Juni 2013 lalu ini membuat Pemerintah Kaupaten Gunungkidul kaget, karena design program PNPM sudah berjalan sehingga bisa menghambat pembangunan ditingkat desa.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul Barji mengatakan, dalam surat yang ditandatangani Dirjen PMD Tarmizi A karim tertanggal 31 Mei itu berisi, sebagai akibat beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah pusat akan melakukan kebijakan penghematan dan pengendalian belanja kementrian 2013. Maka dilakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Kegiatan PNPM di semua Kecamatan.
Menurut Barji, Surat Edaran yang tiba-tiba itu sudah dibahas Pemkab pada 7 Juni lalu dan hasilnya akan mempertanyakan kembali.
“Nanti Senin (17/6) besok Bupati dan Gubernur akan ke Jakarta untuk merapatkan sekaligus meyakinkan bahwa PNPM Gunungkidul berjalan baik. Artinya jangan digoyah, kalau bisa jangan dipotong” ucap Barji saat ditemui Harian Jogja di ruang kerjanya, Jumat (14/6)