SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
BOYOLALI--Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Boyolali 2012 mencapai Rp73,7 miliar.
Dalam laporan Bupati Boyolali, Seno Samodro, mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012, disebutkan silpa tersebut berasal dari surplus anggaran senilai Rp2 miliar dan pembiayaan netto senilai Rp71,7 miliar dengan rincian silpa berasal dari kelebihan target pendapatan sekitar Rp9,8 miliar, sisa lebih belanja Rp64,9 miliar dan sisa lebih pembiayaan netto sekitar Rp1,05 miliar.
Raperda tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jateng yang menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Namun nilai silpa yang mencapai Rp73,7 miliar itu disayangkan. Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Boyolali, Tugiman, sebagian dari silpa berasal dari pos belanja modal, dengan nilai yang cukup signifikan yakni mencapai Rp13,6 miliar.
Silpa tersebut dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp221,3 miliar hanya terealisasi Rp207,7 miliar. Silpa belanja modal terbesar yakni dari rencana belanja tanah senilai Rp7,5 miliar.
”Kondisi tersebut menggambarkan setidaknya dua hal, yakni karena lemahnya perencanaan dan lemahnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menjalankan program. Setidaknya ini menunjukkan ketidakmampuan SKPD dalam mengajukan perencanaan program dan anggaran,” ujar Tugiman ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Boyolali, Rabu (12/6/2013).
Tugiman menengarai faktor lain yang juga ikut mempengaruhi kondisi tersebut adalah seringnya pergeseran atau mutasi pejabat di lingkungan Pemkab setempat. Menurut dia, hal itu cukup menyulitkan ”Terlebih jika pejabat itu dimutasi tidak sesuai latar belakang pendidikan dan keahliannya, sangat sulit bagi pejabat untuk beradaptasi,” imbuhnya.
Tugiman menilai pembahasan raperda APBD di tingkat legislatif juga kurang maksimal karena dilakukan dengan cepat. Padahal besaran silpa terutama yang berasal dari belanja barang dan jasa serta modal, membutuhkan perhatian khusus lantaran sangat berhubungan dengan kepentingan rakyat.
“Kami berharap semua pihak menyadari kondisi ini, butuh political will [kemauan politik] supaya rakyat tidak dirugikan,” imbuh dia.
