SOLOPOS.COM - Ketua DPP PKS Indra (pksnongsa.org)
JAKARTA—Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, membantah partainya melakukan pencitraan terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS mengklaim memiliki alasan kuat untuk menolak kebijakan itu.
“Penolakan kami atas kenaikan harga BBM itu bukan hanya pencitraan tapi ada alasan mendasar karena banyak pendapat dan analisis yang digunakan sehingga kami menolak kebijakan tersebut,” kata Indra di Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Indra menilai harga minyak dunia saat ini sedang turun sehingga harga BBM dalam negeri tidak perlu dinaikkan. Menurutnya akar masalah konsumsi BBM yang tidak terkendali adalah banyaknya mafia yang menyelundupkan BBM bersubsidi ke pihak asing.
Indra menilai harga minyak dunia saat ini sedang turun sehingga harga BBM dalam negeri tidak perlu dinaikkan. Menurutnya akar masalah konsumsi BBM yang tidak terkendali adalah banyaknya mafia yang menyelundupkan BBM bersubsidi ke pihak asing.
Selain itu, sambung dia, saat ini masih banyak BBM subsidi diselewengkan pihak tertentu untuk digunakan bagi sektor industri padahal seharusnya untuk masyarakat umum. “Saya bingung apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya yakin apabila penyelundup dan mafia diberantas maka konsumsi BBM kita tidak akan melonjak,” ujarnya.
Alasan lain partainya menolak kebijakan itu, dia mengatakan karena pemerintah gagal menyediakan transportasi massal yang baik dan mampu mengatasi kemacetan. Selain itu, tambagnya, sumber energi alternatif yang dikampanyekan pemerintah hingga kini belum direalisasikan. Menurut dia, hal itu karena tidak adanya keseriusan pemerintah.
Indra menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan menimbulkan efek domino di masyarakat seperti kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok (sembako), biaya transportasi dan biaya komoditi meningkat. Hal itu menurut dia berpotensi menaikkan angka kemiskinan di Indonesia karena diprediksi akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan.
Dia juga tidak setuju dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Indra menduga dana BLSM itu didapatkan dari hasil utang dari pihak asing sehingga pada akhirnya akan membebankan rakyat juga.
Pemerintah telah membantah uang untuk BLSM bersumber dari utang.
Dalam kesempatan itu, Indra membantah adanya perpecahan di internal partainya. “Sikap partai dan fraksi sudah bulat akan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” kata Indra.
Namun, Indra enggan berkomentar terkait pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring yang telah bertemu Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Hilmi dikabarkan setuju kenaikan harga BBM. Dia menegaskan sikap resmi partai terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan disampaikan dalam waktu dekat.
Bagaimana sikap Partai Demokrat (PD)? PD meminta PKS yang masih tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah agar berpikir lagi soal penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Ketua Dewan Pembina Harian PD, EE Mangindaan, menilai sikap PKS yang menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut mengganggu.
Apalagi, PKS merupakan tergabung dalam partai koalisi yang mendukung pemerintah. Sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, PKS tentu tahu bahwa kenaikan BBM memang perlu dilakukan untuk menyelamatkan kondisi fiskal negara.
Mangindaan mengakui belum ada konsekuensi atas sikap PKS tersebut. Namun, dia melanjutkan akan ada pembahasan khusus tentang nasib PKS. “PKS itu khusus, harus khusus. [Konsekuensi] kita lihat nanti seperti apa,” katanya.
Sementara itu, Presiden PKS, Anis Matta, menegaskan bahwa PKS tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. “Sikap partai tetap dengan komitmen awal untuk membela kepentingan rakyat sehingga menentang rencana pemerintah tersebut,” katanya di Ambon, Jumat.