SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SURABAYA — Komite Ekonomi Nasional (KEN) menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus segera dicabut karena memicu defisit perdagangan Indonesia.
Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung menguraikan konsumsi BBM naik seiring pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu memacu peningkatan impor sektor minyak dan gas.
“Kebijakan pengurangan subsidi makanya harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan efek terhadap orang miskin,” jelasnya di Universitas Airlangga, Selasa (4/6/2013).
Badan Pusat Stastistik mencatat perdagangan Indonesia Januari-April 2013 defisit US$1,85 miliar. Nilai ekspor US$60,11 miliar dan impornya US$61,96 miliar.
Impor migas April 2013 defisit US$1,2 miliar dan Januari-April 2013 defisit US$4,57 miliar.
Neraca perdagangan minyak mentah April 2013 defisit US$687,1 juta dan periode Januari-April defisit US$1,62 miliar. Sektor hasil minyak defisit US$1,68 miliar per April 2013 dan periode Januari-April defisit US$7,87 miliar.
Chairul Tanjung menilai pemerintah harus menghilangkan subsidi terhadap barang seperti bahan bakar minyak maupun pupuk. Pasalnya, penikmat subsidi nyatanya bukan orang kekurangan.
“Pengguna bensin orang mampu, makanya kami rekomendasikan subsidi bagi barang dihilangkan. Diganti subsidi ke orang yang berhak menikmati,” jelasnya.
KEN menurutnya sudah merekomendasikan pencabutan subdisi. Hanya memang pelaksanaan di lapangan sepenuhnya di tangan Presiden dan jajarannya.
Selain soal subsidi, KEN merekomendasikan pemerintah membangun industri strategis seperti sektor baja dan turunan minyak bumi (petrochemical). Industri pengolahan bahan mentah juga perlu dibangun.
Industri strategis dan pengolahan bahan mentah itu menurutnya bisa menekan impor saat konsumsi seiring pertumbuhan ekonomi meningkat.