SOLOPOS.COM - Seorang abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melintas di halaman keraton setempat, Solo, Sabtu (1/6/2013). (JIBI/SOLOPOS/Maulana Surya)
Seorang abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melintas di halaman keraton setempat, Solo, Sabtu (1/6/2013). (JIBI/SOLOPOS/Maulana Surya)
SOLO — Ketidakhadiran Raja Solo, Paku Buwono (PB) XIII dalam acara Tingalan Jumenengan Dalem ke-9 bakal menimbulkan konflik internal antar kerabat Keraton. Bahkan, hal itu membuat dua kubu kembali memanas.
Kerabat Keraton Solo di bawah naungan Lembaga Adat Keraton menegaskan ketikdakhadiran PB XIII tidak melanggar adat. Sosok raja dianggap tidak terlalu penting dalam prosesi yang digelar satu tahun sekali tersebut. Sementara, Keraton versi Dwitunggal menganggap sosok raja dalam acara jumenengan merupakan hal vital. Jika raja tidak hadir, maka proses jumenengan bisa melanggar adat Keraton.
“Bapak saya pernah bilang, apabila raja berhalangan menghadiri jumenengan ya tidak apa-apa. Jadi, apa yang saya katakan ini sesuai dengan perkataan bapak saya (PB XII). Dan itu semua tidak melanggar adat, enggak apa-apa,” jelas salah satu putera PB XII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger, saat ditemui Solopos.com di area Keraton Solo, Sabtu (1/6/2013).
“Bapak saya pernah bilang, apabila raja berhalangan menghadiri jumenengan ya tidak apa-apa. Jadi, apa yang saya katakan ini sesuai dengan perkataan bapak saya (PB XII). Dan itu semua tidak melanggar adat, enggak apa-apa,” jelas salah satu putera PB XII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger, saat ditemui Solopos.com di area Keraton Solo, Sabtu (1/6/2013).
Puger menganalogikan, prosesi jumenengan layaknya peringatan hari ulang tahun (HUT) Indonesia. Dalam setiap upacara peringatan HUT Indonesia, sosok presiden tidak harus hadir dalam upacara tersebut.
“Nah, ketidakhadiran presiden bukan berarti HUT gagal kan? Intinya peringatan HUT tetap berjalan walau tanpa presiden. Begitu juga dengan jumenengan, falsafahnya pada tarian Bedaya Ketawang. Karena yang dijumenengke Tari Bedaya Ketawang. Bukan kehadiran raja,” kata Puger.
“Keraton ini merupakan lembaga, bukan milik perorangan, apalagi Sinuhun. Jadi semua orang yang ada di Keraton tidak punya hak apa-apa, dan semestinya Sinuhun memberikan kewajiban kepada Keraton,” kata dia.
Satryo juga tidak mau menanggapi perihal pernyataan juru bicara Keraton Dwitunggal, KRH Bambang Pradotonagoro, yang menganggap ketidakhadiran merupakan pelanggaran adat Keraton.
Sejarawan muda Solo, Heri Priyatmoko, mengatakan sangat lucu apabila sosok raja tidak hadir dalam jumenengan.
“Itu merubah pakem. Jika menengok sejarah Mataram Islam, dalam jumenengan, raja adalah daya tarik dan syarat utama,” papar Heri.
Sementara itu, Keraton versi Dwitunggal menginformasikan Raja Solo, PB XIII tidak merestui pelaksanaan jumenengan yang akan dilakukan Selasa (4/6/2013) mendatang. Tak hanya itu, Raja Solo itu telah memerintahkan untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan jumenengan ke-9.
Informasi itu mengemuka dalam rapat internal yang diikuti KGPAA Tedjowulan, GPH Madukusumo dan sejumlah petinggi Keraton pengikut setia Tedjowulan. PB XIII sendiri tidak hadir namun mewakilkan orang kepercayaannya, Adipati Anom Sosronagoro.
Salah satu putra PB XII, GPH Suryo Wicaksono menerangkan pertemuan tertutup digelar pada Jumat (31/5/2013) malam. “Dalam pertemuan itu, Sinuhun (PB XIII-red) telah memberikan dawuh melalui utusannya bahwa jumenengan atau ulang tahun penobatan raja ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Suryo yang akrab dipanggil Gusti Ninok saat dimintai konfirmasi wartawan, Sabtu.
Alasan PB XIII membatalkan prosesi jumenengan lantaran selama ini masih terjadi penolakan atas rekonsiliasi dua raja yang dilakukan satu tahun ini.
