SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Pemkot Solo bersikukuh memakai tenaga konsultan dari PT Proporsi untuk melakukan kajian ulang feasibility study (FS) atau studi kelayakan revitalisasi Pasar Klewer. Penggunaan tenaga konsultan dari PT Proporsi untuk menghemat anggaran yang dikeluarkan Pemkot.
“Kaitannya dengan profesi ya PT Proporsi selaku konsultan harus bertanggungjawab atas FS Pasar Klewer sebelumnya. Mana saja yang perlu disempurnakan harus dilengkapi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo, Agus Djoko Witiarso, seusai mengikuti upacara Hari Pancasila di komplek Balaikota Solo, Sabtu (1/6/2013).
Alasan dalam kajian ulang FS menggunakan konsultan dari PT Proporsi, kata Agus, untuk menghemat dana APBD 2013.
“Karena dia (PT Proporsi) yang melakukan kajian awal, ya kita mintai pertanggungjawabannya. Saat ini baru dievaluasi. Kalau mengganti konsultan justru dampaknya memboroskan anggaran pemerintah. Dan kita tidak bisa melakukan itu,” kata dia.
Saat disinggung apakah dalam bulan ini akan bertemu dengan PT Proporsi, Agus menjelaskan tidak bisa. Sebab, pertemuan dalam pembahasan kajian ulang FS perlu melibatkan orang-orang yang pernah menggarap FS Pasar Klewer.
“Nanti lihat, jika dalam kajian ulang FS untuk menuju kesempurnaan butuh dana lagi. Kita tetap upayakan, tapi prinsipnya adalah pada penyempurnaan pada bagian yang kurang,” kata dia.
Menurut Agus, saat ini Pemkot mengakui belum ada sinyal pendanaan soal revitalisasi Pasar Klewer dari pemerintah pusat. Apabila sudah ada tanda-tanda pencairan bantuan revitalisasi pasar, kata Agus, pemerintah bakal memanggil sejumlah pihak-pihak terkait.
Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Solo, Subagiyo, mengatakan pembahasan kajian ulang FS merupakan kewenangan dari Bappeda. “Yang jelas proses sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Tinggal kita lakukan komunikasi dengan pedagang,” papar dia.
Seperti diketahui, rencana kajian ulang FS dan revisi detail engineering design (DED) Pasar Klewer membuat pro dan kontra antara perwakilan himpunan pedagang. Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) meminta kepada Pemkot Solo PT Proporsi yang dianggap cacat dalam penggarapan FS dan DED.
Sementara pendapat lain, Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK) mendesak Pemkot memertanggungjawabkan dana yang telah digelontorkan FS dan DED sebesar Rp1,3 miliar.