SOLOPOS.COM - Ilustrasi ujian (Dok/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI–Tes tertulis CPNS bagi tenaga honorer kategori II (KII) yang semula dijadwalkan digelar akhir Juni atau awal Juli, dimungkinkan molor hingga September nanti.
Hal itu merupakan hasil konsultasi terkini oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali terhadap Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan).
“Masalah penyelesaian tenaga honorer KII, memang berdasarkan rapat dengan Kemenpan di Jogja ditindaklanjuti dengan tes tertulis sekali pada akhir Juni atau awal Juli. Namun dari hasil konsultasi kami terakhir, dimungkinkan tes mundur dan dilakukan September,” ujar Kepala BKD Boyolali, Untung Rahardja, dihubungi Solopos.com, Selasa (28/5/2013)
Mundurnya jadwal itu, lanjut dia, dimungkinkan karena pertimbangan teknis penilaian tes. Dia mengaku memaklumi hal tersebut lantaran penyelenggaraan tes tersebut hanya sekali dilakukan dan digelar di seluruh Indonesia. “Harapan kami memang sesegera mungkin namun persiapan harus matang,” imbuh Untung.
Seperti diketahui, terdapat 1.190 tenaga honorer KII di Boyolali. Untung menerangkan terdapat sekitar 100.000 tenaga honorer KII se-Indonesia.
“Kami tak tahu apa tes KII dibarengkan dengan rekrutmen CPNS umum. Tapi terdapat 100.000 honorer KII di antara rekrutmen 169.000 se-Indonesia. Jadi persiapannya jelas tak mudah,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Untung belum menyampaikan informasi tersebut kepada para tenaga honorer KII di Boyolali. Sebab, pihaknya belum mendapat surat edaran resmi terkait jadwal resmi tes itu.
Di sisi lain, Untung menegaskan tak ada rekrutmen CPNS dari jalur umum di Boyolali tahun ini. Hal itu lantaran belanja untuk PNS di Boyolali mencapai sekitar 64 persen dari APBD. “Kurang lebih se-Jawa Tengah kondisinya sama. Belanja untuk PNS lebih 50 persen tak bisa rekrutmen,” ujarnya.
Padahal, terus Untung, rata-rata 500 PNS berkurang setiap tahunnya di Kota Susu. Namun, beban sertifikasi guru menjadi faktor riil penyebab tak berkurangnya kebutuhan belanja pegawai di Boyolali. “Sekitar 11.765 PNS di Boyolali. Sementara PNS di Disdikpora menccapai 7.800 orang, 80 persennya bersertifikasi. Itu faktor lapangan di mana PNS susut namun anggaran belanjanya masih melebihi 50 persen,” tukasnya.