SOLOPOS.COM - Guntur Cahyono, Direktur Training Centre for Education Rumah Pintar Sukoharjo Alumnus Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
Guntur Cahyono, Direktur Training Centre for Education Rumah Pintar Sukoharjo Alumnus Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
Setiap calon pemimpin tentu mempersiapkan program kerja berdasarkan visi dan misi yang diusung. Tentu saja hal ini juga berlaku bagi gubernur baru yang terpilih di Jawa Tengah. Program kerja ini dan itu dengan berbagai rancangan bentuk telah dipamerkan kepada rakyat dengan harapan terpilih menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah.
Biasanya yang menjadi jargon para calon gubernur dan walon wakil gubernur adalah antikorupsi dan memberantas kemiskinan serta pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Korupsi, kemiskinan dan pengangguran dirasa menjadi sumber malapetaka jika tidak diselesaikan dengan dengan baik dan isu tiga sektor itu menjadi senjata ampuh untuk meraih simpati.
Hampir setiap detik kita disuguhi berita tentang korupsi dan kemiskinan serta atribut-atributnya. Seolah-olah dengan pemberitaan itu tak ada hasil nyata dari kerja pemerintah. Apalagi pemerintah sering menganggap pertumbuhan ekonomi dengan parameter persentase tertentu menjadi simbol keberhasilan sebuah kepemimpinan. Padahal tidak diketahui siapa yang menikmati hitungan-hitungan ekonomi itu. Ini tentu hal yang layak dan harus diperdebatkan. Sudut pandang apa pun bukan tolok ukur benar dan salah atau baik atau buruk.
Hampir setiap detik kita disuguhi berita tentang korupsi dan kemiskinan serta atribut-atributnya. Seolah-olah dengan pemberitaan itu tak ada hasil nyata dari kerja pemerintah. Apalagi pemerintah sering menganggap pertumbuhan ekonomi dengan parameter persentase tertentu menjadi simbol keberhasilan sebuah kepemimpinan. Padahal tidak diketahui siapa yang menikmati hitungan-hitungan ekonomi itu. Ini tentu hal yang layak dan harus diperdebatkan. Sudut pandang apa pun bukan tolok ukur benar dan salah atau baik atau buruk.
Seenak-enaknya rumput hanya enak jika dimakan kambing atau sapi dan tak layak untuk harimau. Tentu saja yang diharapkan adalah sinergi roda pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh dengan berbagai aspeknya yang menjadi landasan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang dimaksud tentu bukan keberhasilan yang terlihat sepotong-sepotong.
Dari sekian janji-janji politik yang kita dengar dari para kandidat pemimpin, tentu kadang-kadang kita merasa terbuai karena ada harapan terwujudnya keinginan rakyat, tapi tidak sedikit pula yang berkata,”Ah, paling ya sama saja”. Janji politik ihwal pentingnya pendidikan ternyata tak menjadi prioritas para calon gubernur.
Dalam sebuah pernyataannya, pekan lalu, sebagaimana dipublikasikan beberapa media massa, ketua delegasi misi dagang Selandia Baru, Izak Human, berbagi rahasia bahwa salah satu aspek yang sangat berperan menekan praktik korupsi di negara tersebut adalah sistem pendidikan. Di samping masalah-masalah yang lain yang menyebabkan karut-marutnya sebuah bangsa, pendidikan menajadi fondasi dalam menanggulangi setiap permasalahan sebuah bangsa.
Tentu saja hal itu kemudian didukung masalah hukum, transparansi publik, pejabat yang bersih serta aspek-aspek penunjang lainnya. Selama ini ruang pendidikan kurang mendapatkan perhatian khusus dari para kepala daerah yang pada akhirnya sinergi pembangunan daerah di sektor pendidikan tidak berjalan dengan baik. Padahal kita semua sepakat bahwa yang menyiapkan sumber daya manusia adalah dunia pendidikan.
Persoalan di dunia pendidikan memiliki akar yang akan berdampak pada persoalan yang lain. Pendidikan jika tidak diperhatikan serius akan mengakibatkan pembangunan daerah selalu tertinggal. Beberapa daerah atau negara yang pemerintahnya tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan akan terpuruk. Contohnya adalah negara kita sendiri.
Masalah pendidikan, dalam hal ini sekolah, masih diliputi masalah-masalah klasik yang seolah-olah tidak ada pemecahannya, misalnya angka putus sekolah karena kemiskinan, infrastruktur yang tidak memadai, serta kualitas sekolah yang selama ini belum memenuhi standar dan kualitas yang diinginkan.
Hendaknya gubernur terpilih Jawa Tengah nanti memberi perhatian khsusus terhadap dunia pendidikan dengan berbagai permasalahannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota memiliki segala macam daya untuk membenahi pendidikan di daerah ini. Jika tidak, kita tinggal menunggu waktu hancurnya daerah ini.
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GNOTA), Jeannette Sudjunadi, berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, pada 2009, di Indonesia terdapat sedikitnya 13.685.324 anak sekolah, usia 7 tahun-15 tahun, yang putus sekolah. Dari jumlah ini, sebanyak 419.940 anak (32%) di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah. Sebuah data statistik yang tidak mengenakkan bagi orang Jawa Tengah.
Peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi di atas. Bisa jadi pada 2013 ini jumlah siswa putus sekolah di Jawa Tengah bertambah cukup signifikan. Apakah hal ini akan dibiarkan terus-menerus? Ini sebuah pertanyaan yang hendaknya dijawab oleh gubernur baru dengan tindakan nyata.
Masalah lain di dunia pendidikan di Jawa Tengah yang juga butuh perhatian seriua antara lain masalah kompetensi guru, masalah kualitas bangunan sekolah dan fasilitasnya serta daya dukung masyarakat yang makin melemah. Semua elemen-elemen ini selama bertahun-tahun belakangan kurang diperhatikan oleh kepala daerah. Sekolah beraktivitas apa adanya. Program pendidikan hanya berjalan apa adanya dan jauh dari konsep-konsep akademis.
Jika kita menengok jauh ke belakang, pendidikan mampu membebaskan kita dari penjajahan bangsa Barat. Sementara kini, kompleksitas permasalahan bangsa semakin rumit dan pelik. Daerah atau negara dengan rakyat yang bodoh sangat mudah dihancurkan, rakyat mudah untuk diajak ke sana ke mari asalkan perut kenyang.
Pencapaian kualitas hidup dan kehidupan yang semakin baik sesungguhnya hanya mampu direalisasikan melalui proses pendidikan. Pendidikan akan mengubah manusia dari keterbelakangan menjadi lebih maju dengan bekal pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan ini menempatkan manusia memiliki daya saing. Semua ini hanya bisa didapatkan melalui proses pelatihan dan pendidikan, bukan hal yang lain.
Pendidikan yang baik akan membangun karakter bangsa yang baik pula, karena telah melalui proses yang baik. Selain itu, melalui pendidikan akan menciptak manusia yang mandiri. Inilah langkah awal membentuk daerah yang maju. Sekarang akses ke sekolah negeri yang dibiayai pemerintah sebagian besar telah gratis. Kondisi ini jangan sampai mengurangi kualitas pendidikan di sekolah.
Sekolah harus diperhatikan secara maksimal agar bisa berperan optimal dan sebaik-baiknya mencetak generasi muda yang unggul. Sekolah harus dikelola sebagai satuan pendidikan tanpa tekanan untuk menciptakan citra pendidikan yang baik, misalnya dengan target lulus 100% dalam Ujian Nasional dan target-target lain yang berwujud angka yang sebenarnya tak berelasi positif dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Jangan sampai kualitas pendidikan diidentikkan dengan biaya mahal untuk masuk ke sebuah sekolah. Jika masih seperti ini, bukan tidak mungkin Jawa Tengah akan menjadi bagian dari Indonesia yang semakin tertinggal dibanding negara lain. Kepada gubernur terpilih seyogianya segera memberi perhatian yang serius terhadap pendidikan dan sekolah. Jangan biarkan masyarakat seperti sendirian ketika mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah.
Pemerintah atau negara harus hadir untuk mendukung perolehan akses pendidikan secara murah dan merata—bila mungkin gratis. Bukan tidak mungkin jika Jawa Tengah maju dalam bidang pendidikan maka sendi-sendi kehidupan lain juga akan maju dengan pesat. Kini saatnya membuktikan apakah kepemimpinan baru di Jawa Tengah hasil pemilihan gubernur pada 26 Mei lalu punya gaya ”kepemimpinan berbeda” dengan memperhatikan sektor pendidikan secara serius atau sama saja dengan sebelumnya.
