SOLOPOS.COM - Sekjen PSSI, Hadiyandra/Antara
JAKARTA-Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Hadiyandra mengakui pihaknya sudah memegang kunci pintu utama Kantor PSSI yang sebelumnya oleh perwakilan pengurus provinsi diserahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.
“Kunci sudah ada di meja saya, tetapi saya tidak berani membuka pintu ini (pintu Kantor PSSI, red.). Kalau dibuka nanti tidak sesuai dengan laporan ke kepolisian,” kata Hadiyandra di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Sebelumnya, perwakilan 14 pengurus provinsi (pengprov) PSSI yang keberadaannya dibekukan oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin bertindak tegas dengan menyegel kantor yang berada di areal Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan.
Selanjutnya kunci pintu utama Kantor PSSI oleh perwakilan pengprov diserahkan ke Kemenpora. Hanya saja oleh Kemenpora langsung kembalikan ke pihak PSSI dengan alasan permasalahan yang ada adalah internal federasi sepak bola Indonesia sendiri.
Upaya mencari keadilan yang dilakukan oleh pengprov ternyata ditanggapi dengan tegas oleh PSSI. Federasi sepak bola Indonesia ini melaporkan perwakilan pengprov yang menuntuk keadilan karena dibekukan ke Polda Metro Jaya.
“Maka, hingga saat ini kami menunggu respons dari kepolisian, Sebenarnya kita bisa saja membuka pintu ini,” kata pria yang sebelumnya menjadi Deputi Sekjen PSSI Bidang Organisasi ini.
Mantan Sekretaris Pengprov Jambi itu menambahkan, dengan belum adanya respons dari kepolisian terkait dengan laporan yang dilakukan, dinilai cukup mengganggu kinerja pegawai PSSI. Apalagi aktivitas PSSI hanya bisa dilakukan dengan memalui pintu belakang.
“Tidak etis kalau menerima tamu harus lewat pintu belakang. Maka, kami berharap pihak kepolisian segera merespons laporan kami dan pintu bisa dibuka kembali,” kata Hadiyandra menegaskan.
Selain PSSI yang melaporkan perwakilan pengprov, perwakilan pengprov juga melaporkan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pembuatan surat palsu. Ada empat perwakilan yang melaporkan, yaitu Sumatra Barat, Bengkulu, Jawa Barat, dan Lampung.
“Jika pihak kepolisian merespons laporan pengprov, seharusnya laporan kami juga direspons. Terus terang kami sangat menunggu respons dari kepolisian,” kata pria yang menggantikan posisi Halim Mahfudz itu.