SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Kalangan DPRD Solo menilai keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di city walk saat gelaran car free day (CFD) tak perlu diberi kartu kendali. Hanya penataan dinilai penting agar gelaran CFD tetap dirasakan nyaman.
Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, menuturkan keberadaan PKL di CFD merupakan implikasi dari penutupan Jl Slamet Riyadi selama tiga jam setiap Minggu pagi.
“Tujuan utamanya kan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Dampaknya, Jl Slamet Riyadi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan salah satunya muncul PKL. Itu tidak mungkin diusir,” jelasnya kepada wartawan di DPRD Solo, Senin (20/5/2013).
Disampaikannya, selama ini PKL dinilai sudah merata. Hanya, keberadaan mereka perlu ditata. Disinggung soal, rencana Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) membuat kartu kendali PKL CFD, Sukasno menyatakan hal itu tak perlu.
“Yang perlu itu ditata saja,” terangnya.
Anggota Komisi III, Abdullah AA, menyatakan sepakat PKL CFD tak perlu diberi kartu kendali. “Saya setuju. Dirapikan, ditata dengan baik biar semua bisa higienis dan bersih,” katanya.
Hanya, lanjutnya, para PKL harus mematuhi aturan perda soal besaran retribusi yang harus dibayarkan.
“Tetapi tetap saja membayar retribusi sesuai ketentuan,” tegas dia.
Abdullah justru mengritisi keberadaan PKL di city walk diluar gelaran CFD. Dijelaskannya, diluar CFD, city walk semestinya difungsikan seperti semula, yakni menjadi kawasan pedestrian.
“Ya harusnya dikembalikan lagi dong. Jangan justru digunakan untuk area parkir pertokoan mengganggu pejalan kaki dan kendaraan nonmotor. Kami minta petugas juga yang tegas untuk menindak,” urai dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajad, menuturkan pihaknya sudah menata segmen CFD.
“Secara grand design CFD, kami sudah bagi segmen-segmen. Seperti ada segmen untuk olahraga ada segmen jalur lambat atau jalur rescue, dan seperti di city walk untuk tempat jualan makanan dan minuman,” katanya.