SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA — Ketua DPR RI, Marzuki Alie mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013 lalu.
“Segera menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah UN 2013 dan memberikan sanksi serta menyerahkan hasilnya secara resmi kepada Komisi X DPR RI,” kata Marzuki dalam pidato pembukaan masa sidang IV tahun sidang 2012-2013 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (13/5/2013).
Menurut Marzuki, dewan memandang pelaksanaan UN 2013 menjadi salah satu catatan buruk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
“DPR RI menyesalkan pelaksanaan UN 2013 tingkat SMA dan sederajat yang tidak dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan dan dampak psikologis bagi peserta ujian,” kata Marzuki.
Oleh karenanya, DPR RI dan pemerintah sepakat agar hasil UN 2013 tingkat SMA atau sederajat yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk perguruan tinggi perlu dipertimbangkan.
“Perlu dikaji lebih mendalam,” kata dia.
Marzuki juga menyinggung pelaksanaan kurikulum pendidikan nasional 2013 yang sejauh ini mendapat kritikan dari masyarakat.
“Kurikulum 2013 tetap dilaksanakan pada Juli 2013 secara terbatas dan bertahap,” kata Marzuki.
Dikatakannya, untuk pelaksanaan kurikulum pendidikan tingkat Sekolah Dasar, terget awal 30 persen diturunkan menjadi 5 persen, 7 persen untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan 100 persen untuk sekolah Menengah Tingkat Atas atau kejuruan.
“Pimpinan dewan mendorong Komisi X DPR RI untuk memperkuat pengawasannya,” kata Marzuki.