Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Massa yang tergabung dalam Suara Anak Papua menggelar aksi di depan Kedubes Inggris di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Rabu (8/5/2013) lalu. Mereka menuntut Pemerintah Inggris menutup tempat yang diklaim sebagai kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Massa yang tergabung dalam Suara Anak Papua menggelar aksi di depan Kedubes Inggris di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Rabu (8/5/2013) lalu. Mereka menuntut Pemerintah Inggris menutup tempat yang diklaim sebagai kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Menurut Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur Kalimantan Timur, Jumat, dirinya yakin sebanyak 99,9 persen masyarakat Papua tetap mencintai Indonesia, berdasarkan pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Papua dan berbicara langsung dengan para bupati, anggota DPRD serta tokoh adat dan tokoh masyarakat dari berbagai lapisan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Apkasi.
“Hanya sekitar 0,1 persen saja yang menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Itu ibarat ‘anak nakal’ dalam sebuah keluarga,” kata Isran Noor.
Hal itu dikatakan Isran Noor di Sangatta, Kutai Timur, saat dimintai komentar terkait pembukaan kantor resmi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Isran Noor mengatakan, mereka yang mengaku sebagai OPM itu sangat kecil, sehingga tidak perlu dialog. Isran mengatakan, tidak ada urusan dengan OPM karena hanya segelintir orang, namun Apkasi juga menyayangkan sikap Pemerintah Inggris yang memberikan ruang bagi OPM membuka kantor resmi di sana.
Perilaku Pemerintah Inggris itu, ujarnya, tentu bisa mengganggu hubungan Indonesia- Inggris yang selama ini sangat baik. “Hal ini sangat melukai banga indonesia, sebab, seolah-olah bangsa Indonesia bisa dipermainkan. Tidak perlu memutus hubungan diplomatik dengan Inggris, namun pemerintah inggris harus mau dan saling menghormati kerja sama yang baik selama ini dan saling menjaga perdamaian dunia,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Khusnan menegaskan, pembukaan kantor resmi OPM di Oxford berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan Inggris. Menurut Khusnan, sikap parlemen Indonesia khususnya Komisi I cukup tegas, yakni meminta dan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah cerdas dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Inggris.
“Bahkan mayoritas fraksi di Parlemen Indonesia meminta mengirimkan protes dan memanggil duta besar Inggris untuk Indonesia, mempertanyakan komitmen Inggris dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia,” ujar Khusnan.
