Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Suasana salah satu sidang paripurna DPD. Sebanyak 18 orang sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD untuk mewakili Jawa Tengah, 6 di antaranya perempuan. (senatorindonesia.org)
Suasana salah satu sidang paripurna DPD. Sebanyak 18 orang sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD untuk mewakili Jawa Tengah, 6 di antaranya perempuan. (senatorindonesia.org)
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng, Nuswantoro Dwiwarno, mengatakan jumlah tokoh yang telah mendaftar calon anggota DPD mencapai 18 orang. “Dari 18 orang itu, enam di antaranya adalah tokoh perempuan,” katanya kepada Solopos.com di Semarang, Minggu (21/4/2013). Dia menambahkan dari dari 18 calon anggota DPD itu tercatat paling muda adalah Surojoyo dari Sragen. “Dia masih berusia 24 tahun,” imbuhnya.
Berdasarkan data KPU Jateng, enam tokoh perempuan itu masing-masing, GKR Ayu Koes Indriyah (Solo), Kundari (Kudus), Poppy Susanti Darsono (Solo). Selain itu juga, Ketua Umum Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jateng, Khizanaturrohmah, Denty Eka Widi Pratiwi (Temanggung) dan Utami (Semarang).
“Kelengkapan persyaratan administrasi enam calon perempuan ini sudah lengkap semua,” ujar Nuswantoro.
Sebelumnya, Khizanaturrohmah mengungkapkan mendaftar sebagai calon anggota DPD karena mendapatkan amanah untuk memperjuangkan aspirasi perempuan. “Saya diberi amanat dari rekan rekan Fatayat NU untuk memperjuangkan aspirasi perempuan, khususnya di Jateng. Mohon doa restunya,” katanya saat mendaftar di KPU Jateng Jl Veterana, Kota Semarang, Sabtu (20/4/2013).
Menurut Mbak Khiz, panggilan akrab Khizanaturrohmah, posisi perempuan saat ini masih menjadi sub-ordinat dan termarginalkan di semua sektor. Terbukti masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa buruh perempuan, semisal upah rendah, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak karyawati atau pekerja perempuan belum memadai. Para pekerja perempuan juga tidak mendapatkan cuti yang cukup saat hamil dan menyusui, bahkan tidak diberi waktu istirahat untuk menyusui bayinya.
”Padahal ini adalah hak-hak yang harus dipenuhi para pemilik industri untuk pekerja perempuan,” kata perempuan kelahiran Kota Pekalongan 15 Februari 1970 ini.
Untuk itu, Mbak Khiz mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk mendukung keterwakilan perempuan di DPD.
”Sebab hanya perempuan yang lebih mengerti aspirasi dan kebutuhan kaum perempuan,” tandasnya. Saat mendaftar, Mbak Khiz membawa dukungan sebanyak 6.784 tanda tangan dan foto kopi kartu tanda penduduk dari 24 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. ”Misi saya membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesataraan dan keadilan gender,” tandasnya.
Sedang alasan Poppy maju lagi sebagai anggota DPD, karena masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. “Meski selama empat tahun telah banyak saya lakukan, tapi ada yang belum selesai sehingga perlu diselesaikan,” ujar dia.
