SOLOPOS.COM - ilustrasi
BAGHDAD-Puluhan ledakan bom kecil dan serangan mortir mendarat dekat tempat-tempat pemungutan suara di Irak, Sabtu, mencederai setidaknya empat orang dalam pemilu provinsi pertama negara itu sejak penarikan pasukan Amerika Serikat.
Serangan-serangan mortir mencederai tiga pemilih dan seorang polisi di satu gedung sekolah yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara di Latifiya, selatan Baghdad, segera setelah awal pemilihan yang mengukur kekuatan politik partai-partai sebelum pemilihan parlemen tahun 2014.
Satu sayap lokal Al Qaida dan kelompok Sunni meningkatkan kampanye mereka tahun ini untuk mengganggu pemerintah yang dipimpin kelompok Syiah dan menimbulkan konfrontasi di antara kalangan warga dan kelompok etnik.
Bom-bom meledak di kota-kota Tuz Khurmato, Tikrit dan Samarra dan di daerah utara dan enam peluru mortir juga mendarat di satu kota dekat kota Hilla di selstan, tanpa menimbulkan korban cedera, kata polisi.
Polisi Irak terbelah dalam garis-garis sekretarian dengan pemerintah Perdana Menteri Al Maliki terlibat dalam krisis menyangkut pembagian kekuasaan antara kelompok Syiah yang mayoritas, Sunni dan Kurdi yang memiliki daerah otonomi mereka sendiri.
Keamanan diperketat di seluruh Irak dengan lebih dari 8.000 kandidat itu bertarung untuk hampir 450 kursi di dewan-dewan provinsi yang akan memilih gubernur-gubernur lokal. Lebih dari 12 kandidat, sebagian besar Sunni tewas dalam kampanye.
Kehadiran para pemilih di tempat-tempat pemungutan suara di Baghdad, dan kota-kota seperti Basra, Tikrit dan Baquba sedikit, kata wartawan Reuters. Di Baghdad sebagian besar sepi setelah pemerintah memberlakukan larangan keluar bagi kendaraan, para pria muda bermain sepak bila di sepanjang jalan utama di pinggir Sungai Tigris.
Tiga provinsi di daerah otonomi Kurdi, yang diperintah etnik Kurdi sejak tahun 1991, dan kota Kirkuk yang dihuni berbagai etnik tidak melakukan pemungutan suara Sabtu.
Washington meminta pemerintah Irak tidak mengesampingkan para pemilih Sunni setelah pemilihan itu ditunda di dua provinsi yang berpenduduk mayorits Sunni karena para pejabat memperingatkan bahwa mereka tidak dapat menjamin keamanan di daerah- daerah itu.
Sejak Desember puluhan ribu warga Sunni melakukan protes di jalan-jalan setiap minggu untuk menunjukkan penentangan mereka terhadap apa yang mereka sebut peminggiran kelompok mereka yang minoritas.
Pihak berwenang mengatakan penundaan pemungutan suara di provinsi-provinsi Anbar dan Niniweh mungkin akan berlangsung selama sebulan