SOLOPOS.COM - Adriesti Herdaetha, Dokter spesialis kesehatan jiwa Psikiater di RSJD Solo
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota legislatif (caleg) yang akan mendaftarkan diri atau didaftarkan partai politik (parpol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilihan Umum Pemilu 2014 wajib melampirkan surat keterangan sehat jiwa/rohani dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang kompeten atau rumah sakit pemerintah. Belakangan ini berbondong-bondonglah para caleg dari berbagai partai politik mencari surat keterangan sehat jiwa. Sebenarnya kriteria sehat jiwa yang bagaimana yang harus digunakan dalam menyeleksi para caleg?
Istilah sehat jiwa positif mungkin masih asing di telinga kita. Sehat jiwa lebih dari sekadar tidak memiliki gangguan jiwa atau tidak ditemukan tanda dan gejala gangguan jiwa yang nyata. Dalam pemahaman sehat jiwa positif harus ada hal-hal positif (health is not only the absence of negatives but the presence of positives). Selain itu perlu pula dikaji jika seseorang dikatakan sehat jiwa, apakah kesehatan jiwanya itu bisa bermanfaat bagi orang lain? Jika ia dinyatakan sehat jiwa, tapi tidak memiliki hal-hal positif yang bisa dikembangkan, apakah akan bermanfaat? Sebagai contoh, pada diri seorang caleg tidak ditemukan gangguan jiwa, tetapi ia memiliki tanggung jawab yang rendah dan cenderung egois, apakah kelak ia bisa bermanfaat bagi orang lain, utamanya rakyat yang telah memilihnya?
Sehat jiwa positif dapat dianalogikan dengan fungsi jantung. Jantung dikatakan sehat apabila tidak ditemukan penyumbatan pembuluh darah di sekitarnya, kebocoran katup, gangguan irama jantung dan abnormalitas lainny. Tetapi, untuk menjadi seorang atlet sepak bola diperlukan kondisi jantung yang tidak sekadar bebas dari abnormalitas. Jantung seorang atlet harus memiliki kemampuan memompa darah di atas rata-rata orang biasa. Hal yang sama dipersyaratkan untuk caleg yang notabene harus mempunyai kapasitas mental di atas orang biasa. Kemampuan tersebut diperlukan karena jika terpilih kelak ia harus mengemban tugas yang amat berat, yakni menyalurkan aspirasi rakyat.
Menurut World Health Organization (WHO), Badan Kesehatan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seseorang yang dinyatakan sehat jiwa harus memiliki perasaan sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Penjelasannya, pertama, seorang caleg harus merasa bahagia sebelum ia mencalonkan dirinya. Jangan sampai terjadi seorang caleg merasa tidak bahagia ketika mencalonkan diri dan berharap menjadi bahagia jika terpilih.
Ketika seorang caleg berpikir untuk membahagiakan dirinya, yang terjadi ia akan memikirkan dirinya sendiri dan melupakan rakyat yang telah memilihnya. Kedua, seorang caleg hendaknya adalah orang yang tangguh dalm mengatasi tantangan dan memiliki ego yang kuat. Walaupun banyak menghadapi tekanan, seorang caleg dengan karakter kepribadian tersebut akan mampu menyelesaikan semua persoalan dengan mekanisme adaptasi yang matang, bukan dengan menghindar atau menyalahkan orang lain.
Ketiga, seorang caleg harus mampu menerima orang lain apa adanya, mampu menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi dan mampu menerima perbedaan pendapat. Keempat, caleg yang mempunyai sikap positif akan mampu menjadi penerus lidah rakyat yang diwakilinya. Kemampuannya untuk bersikap positif membuka harapan bahwa kelak ia juga akan berbuat positif untuk orang lain. Ia juga mampu menerima sikap positif orang lain sehingga orang lain merasa diterima dengan baik. Kondisi kepribadian ini akan membuatnya layak menjadi panutan.
Bermanfaat Bagi Rakyat
Tugas seorang psikiater sejak lima dekade yang lalu tidak sekadar menemukan, mendiagnosis dan mengobati gangguan jiwa, tetapi juga merekomendasikan seseorang pada posisi tertentu, misalnya calon manajer dan calon pejabat publik. Membuat surat sehat jiwa adalah kompetensi psikiater. Dalam menentukan sehat tidaknya jiwa seseorang, psikiater tidak bekerja sendirian, namun ia adalah bagian dari tim. Ketika psikiater harus mengevaluasi orang “istimewa” (caleg), yang dituntut memiliki derajat kesehatan jiwa yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pemeriksaannya harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung tenaga professional yang kompeten dan instrumen psikometri (kumpulan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan atau potensi psikologi seseorang) yang andal.
Pemeriksaan utama yang dilakukan adalah wawancara dengan pemeriksaan penunjang berupa test Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) dan psikometri. Informasi yang didapat dalam pemeriksaan di atas adalah tingkat inteligensia, sikap kerja, kepemimpinan, profil kepribadian, pola interaksi sosial, kapasitas mental-emosional dan kecenderungan klinis yang mungkin akan bisa menjurus kepada gangguan jiwa jika ada pencetusnya.
Upaya pemeriksaan di atas juga merupakan salah satu bentuk deteksi dini yang terukur dan objektif dalam memberikan gambaran mental emosional seseorang, termasuk potensi masalah bahkan potensi gangguan jiwa (psikopatologi) di masa yang akan datang. Kecenderungan psikopatologi ini hendaknya menjadi pertimbangan khusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik, mengingat kelak caleg akan bekerja dalam situasi yang penuh tekanan dan stres yang merupakan salah satu pemicu munculnya gangguan jiwa.
KPU dan partai politik dalam seleksi caleg diharapkan mampu menginterpretasi dengan cermat makna sehat jiwa dalam pernyataan surat sehat jiwa. Sehat jiwa bagi seorang caleg tidak cukup sekadar tidak menderita gangguan jiwa. Harus dipertimbangkan pula kemungkinan psikopatologi di masa mendatang dan hal-hal positif yang harus ia punyai agar kelak jika terpilih sebagai anggora parlemen, wakil rakyat, bisa bermanfaat bagi rakyat. (aherdaetha@gmail.com)
