Soloraya
Rabu, 10 April 2013 - 19:07 WIB

SOLAR LANGKA : Mobil Operasional Pemkot Solo Mulai Terganggu

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

SOLO — Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, mengakui pembatasan kuota solar bersubsidi mulai mengganggu kegiatan mobil operasional milik pemkot. Meski demikian, pemkot tak bisa berbuat banyak lantaran pembatasan merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Tak hanya soal kelancaran kegiatan, pembatasan kuota solar juga mengganggu efisiensi waktu mobil operasional.

Advertisement

“Mulai mengganggu. Artinya, beberapa strategi yang harus diterapkan seperti mengantre solar sejak pagi itu menjadi cost. Menjadi biaya yang merupakan bagian dari energi waktu untuk mengantre dan macam-macam. Sangat tidak mengenakkan. Untuk masyarakat tidak nyaman,” jelasnya saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Rabu (10/4/2013).

Budi menyampaikan sejumlah armada operasional milik pemkot di antaranya truk pengangkut sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), truk pengangkut sampah milik Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) serta truk Pemadam Kebakaran.

Dijelaskannya, pemkot sudah melayangkan surat terkait kondisi kelangkaan solar ke PT Pertamina serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Advertisement

“Kami sudah mengirimkan ke PT Pertamina, tetapi mereka menjawab itu kewenangan ESDM. Kami sudah kirimkan surat ke ESDM tetapi belum mendapat jawaban. Selama ini pemkot hanya dalam kapasitas menunggu perintah,” katanya.

Di sisi lain, Budi menuturkan kekhawatiran niatan Organisasi Angkutan Darat (Organda) menggelar mogok massal bakal mengganggu proses Ujian Nasional (UN) pekan depan, pihaknya hanya dalam kapasitas mengimbau.

“Seandainya itu memang benar mengganggu terselenggaranya UN, ya kapasitas kami hanya mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan betul-betul,” urainya.

Advertisement

Sementara itu, Kepala DKP Solo, Satriyo Teguh Subroto, membenarkan pembatasan solar mengganggu operasional truk sampah milik DKP. Meski demikian, pihaknya berupaya agar mobil operasional DKP bisa beroperasional normal.

Satriyo menuturkan di DKP terdapat sekitar 25 truk yang difungsikan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA [tempat pembuangan akhir]. “Kami masih berupaya agar pelayanan kami tetap baik serta distribusi sampah dari TPS ke TPA tidak terganggu,” tukasnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif