SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Abhan menegaskan hal itu saat berbicara pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Polres, Kejaksaan Negeri pada Pilgub tahun 2013 dan Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Wonogiri di Ruang Data Setda Wonogiri, Selasa (19/3/2013).
Abhan mengungkapkan tiga potensi pelanggaran tersebut besar kemungkinan mengarah ke ranah pidana. Untuk itu, dia menegaskan keterlibatan kepolisian dan kejaksaan dalam menuntaskan pelanggaran pemilu menjadi penting di tengah keterbatasan kewenangan panwaslu.
“Money politic, back campaign dan mobilisasi birokrasi adalah hal-hal yang menurut kami paling potensial terjadi. Tiga hal ini yang paling bisa mengarah ke pidana. Sementara, panwaslu tidak punya kewenangan melakukan penyidikan. Itu urusan kepolisian dan kejaksaan,” terang Abhan.
Dia menambahkan pada praktiknya kelak, panwaslu punya kesempatan 14 hari menyiapkan bukti-bukti pelanggaran dan selanjutnya kepolisian dan kejaksaan yang akan memproses bukti tersebut. Di luar itu, baik panwaslu, kepolisian maupun kejaksaan punya tanggung jawab untuk sejak awal menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran selama Pilgub dan Pemilu Legislatif 2014 mendatang.
Sementara itu, penandatanganan nota kesepakatan dilakukan langsung oleh Kapolres Wonogiri, AKBP Tanti Septiyani; Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, Muhaji dan Ketua Panwaslu Wonogiri, Tulus Premana Edi. Sedangkan Sekda Wonogiri, Budiseno, yang mewakili Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto, menyaksikan penandatanganan tersebut. Selain dari pihak Pemkab, hadir pula Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha.
