SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KARANGANYAR — Pemkab Karanganyar mengusulkan sebanyak 1.026 rumah tak layak huni (RTLH) yang tersebar di wilayah Karanganyar mendapatkan bantuan renovasi dari Pemerintah Pusat. Instansi terkait telah mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Sosial pada Desember 2012 lalu.
Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Karanganyar, Didik Siswanto, mengatakan tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi terkait telah melakukan pendataan jumlah RTLH di wilayah Karanganyar. Pendataan RTLH mengacu pada tiga bidang penilaian meliputi atap, lantai dan dinding (aladin).
“Proposal bantuan sudah dikirim ke Kementerian [Kementerian Sosial] Desember lalu. Kami masih menunggu konfirmasi dari Kementerian,” katanya saat ditemui Solopos.com, Jumat (15/3/2013).
Pihaknya belum mengetahui jumlah bantuan RTLH yang disetujui oleh Kementerian. Sebab, pemberian bantuan renovasi tersebut mutlak kewenangan Kementerian. Biasanya, bantuan renovasi RTLH diberikan Kementerian ke setiap daerah secara bergiliran.
Pada 2012 lalu, Kementerian memberikan bantuan renovasi RTLH sebanyak 125 unit rumah. Rinciannya, 50 rumah di wilayah perkotaan dan 75 rumah di wilayah pedesaan. Setiap rumah mendapatkan bantuan renovasi senilai Rp10 juta. “Kemungkinan jumlah bantuan renovasi RTLH yang diberikan Kementerian tak jauh beda dengan 2012 lalu. Namun, kami tetap berharap jumlahnya bertambah,” jelasnya.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Karanganyar yang mengurusi bantuan renovasi RTLH yang anggarannya berasal dari APBD Karanganyar.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga bakal mengusulkan Kecamatan Gondangrejo menjadi lokasi wilayah bedah kampung yang menjadi program bedah rumah 100 ribu unit dari Kementerian Sosial. Pasalnya, mayoritas rumah di wilayah tersebut termasuk RTLH. “Nanti akan segera diusulkan pada program bedah kampung terutama RTLH di wilayah Kecamatan Gondangrejo,” ujarnya.
Sementara seorang warga Kelurahan Jungke, Karanganyar, Istiromah, meminta agar instansi terkait mengawasi pelaksanaan renovasi RTLH di sejumlah lokasi. Apabila tak diawasi secara ketat maka bantuan renovasi RTLH rawan diselewengkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.