SOLOPOS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Dok/JIBI)
Pakar komunikasi publik, Eduard Depari, menilai ada dua prinsip komunikasi, citra dan reputasi. Komunikator bisa mengendalikan citra atau kesan yang ingin ditangkap lawan komunikasi. Namun, reputasi merupakan penilaian publik yang tidak bisa dikendalikan.
“Saya tidak mengatakan reputasi Presiden buruk, tapi ada inkonsistensi pola komunikasinya,” jelasnya saat dimintai pendapat soal pola komunikasi kepala negara di Jakarta, Rabu (13/2) petang.
Dia mencontohkan soal komitmen SBY taat hukum. Hanya saat surat pemberitahuan pajak diekspose terjadi kepanikan, meski media tak menyebut ada penggelapan pajak.
Contoh kedua, lanjut dia, soal permintaan menteri fokus terhadap kinerja pemerintah yang disampaikan akhir 2012 lalu. Namun, SBY kini malah tersandera polemik di Demokrat.
“Ini inkonsistensi retorika politik dan implementasi,” tegas dosen publik relation di London School itu.
Dia menilai pola komunikasi di sekitar SBY buruk. Hal itu bisa jadi karena orang di sekitarnya tak kompeten atau tidak ada pendelegasian wewenang.
Inkonsistensi pola komunikasi itu menurut Eduard harus segera diatasi agar kepercayaan publik bisa dipulihkan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung menilai akhir kepemimpinan SBY di 2014 akan menentukan reputasi kepemimpinannya. Saat masyarakat menilai kepemimpinannya buruk maka itu penilaian atas pencapaian selama memimpin Indonesia.
