SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BOYOLALI — Rencana pengiriman duta seni dan misi kebudayaan dari Boyolali ke sejumlah negara di Eropa, dipastikan jalan terus. Program itu sempat menuai kritikan pedas dari sejumlah anggota DPRD dan elemen masyarakat setempat, karena ada pembebanan biaya administrasi hingga senilai Rp5 juta kepada siswa yang lolos seleksi sebagai duta seni ke Eropa tersebut.
Ditemui wartawan di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati di kompleks perkantoran Pemkab Boyolali di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Rabu (13/2/2013), Bupati menjelaskan sebenarnya Pemkab bisa saja menggratiskan para siswa yang lolos seleksi sebagai duta seni itu untuk berangkat ke Eropa. Namun pihaknya menilai, penggratisan tersebut akan berdampak negatif. Menurut Bupati, diungkapkannya persoalan itu dengan maksud untuk mengetuk hati orangtua agar bersedia dan siap untuk membiayai anak-anak mereka yang terpilih dalam seleksi tersebut.
“Saya sih yakin bisa gratis. Sebab saya optimistis bisa mencarikan anggaran misalnya dari BOS [biaya operasional sekolah] ya sekitar Rp1 juta, atau mencari sponsor, supaya siswa yang lolos bisa ikut berangkat ke Eropa. Tapi kalau gratis kan nggak baik. Setidaknya sebagai orangtua demi anaknya, ya mesthi ragat. Contoh, kalau ikut ajang pemilihan Putri Boyolali, lak yo kudu modal lipstik baju dan sebagainya sendiri. Saya hanya ingin mengetuk hati orangtua agar mau ragat demi anak-anaknya,” ungkap Bupati.
Di sisi lain, Bupati mengatakan pihaknya tetap akan mencarikan upaya lain yang bisa membantu Pemkab merealisasikan program tersebut. Terutama mencari sponsor dari sejumlah pihak terkait.
“Alternatif bisa diambilkan dari BOS. Namun kalaupun ternyata tidak boleh, ya dari sponsor. Saya akan panggil para stakeholder, seperti BUMD, BUMD atau perusahaan swasta lainnya untuk mencari sponsor. Saya yakin dan optimistis itu bisa,” kata Bupati.
Namun demikian, Bupati menegaskan pihaknya tidak akan membatalkan program pengiriman duta seni dan misi kebudayaan tersebut. Bahkan Bupati menyatakan akan melanjutkan program itu di tahun berikutnya.
Terpisah, program itu dinilai sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat. Menurut Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo, Alif Basuki, alangkah bijaksananya jika Bupati segera mengambil keputusan untuk membatalkan rencana tersebut, karena telah mencederai rasa keadilan publik di Boyolali.
“Bagi SKPD atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dititipi alokasi anggaran tersebut seharusnya juga berhati-hati dalam implementasi pelaksanaannya. Sebab jika dilihat dari dokumen di DPA APBD 2013 bahwa alokasi kegiatan sebesar itu murni dari APBD, tapi kenyataannya ada juga pungutan dari pihak panitia kepada peserta yang diikutkan sebesar Rp5 juta per orang. sementara untuk pelatihan saja peserta sudah dapat uang saku dari APBD dan juga uang saku waktu berada di Eropa,” bebernya.
Dengan melihat adanya rencana penarikan uang dari peserta, menurut Alif, sudah ada niat tidak baik dari panitia dalam merealisaikan anggaran ini.
“Jika program itu diteruskan, kami telah berkoordinasi dan komuniksi dengan Kejaksaan Tinggi di Semarang untuk bisa dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu kami mendesak BUpati untuk membatalkan kegaiatan ini karena telah berpotensi adanya dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaannya,” tandasnya.