Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
Kepada wartawan di Boyolali, Senin (11/2/2013), Thontowi mengemukakan alasan yang melatarbelakangi keinginannya untuk hengkang dari lembaga itu karena dirinya menilai keberadaan DPRD Boyolali hanya formalitas dan sebagai stempel semata.
”Sudah lama sebenarnya saya ingin mundur dari DPRD. Alhamdulillah, pada akhirnya saya mempunyai keberanian moral untuk mundur. Toh keberadaan DPRD Boyolali ini kan hanya formalitas dan menjadi stempel. Pembuat kebijakan strategisnya orang yang berada di luar DPRD. Bahkan, keberadaan Bupati, Wakil Bupati dan kepala-kepala dinas, badan, Baperjakat [Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan] dan sebagainya itu, hanya formalitas juga, karena pembuat kebijakan strategisnya ada di luar birokrasi,” paparnya.
Thontowi menilai sejauh ini pihaknya sudah berupaya optimal untuk mengembalikan fungsi DPRD sebagaimana mestinya. Namun diakuinya dirinya tidak berdaya karena posisinya yang hanya sebagai anggota DPRD. Terlebih karena teman satu fraksi dan partai yang telah berkoalisi dengan partai penguasa di Boyolali.
”Saya mencoba melawan dan mengembalikan DPRD benar-benar sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan segala fungsinya. Tapi, tidak bisa apa-apa karena sikap saya hanya sebagai anggota DPRD, tidak mewakili fraksi dan tidak mempunyai teman. Partai saya kan sudah berkoalisi dengan partai yang berkuasa di Boyolali,” tandasnya.
Namun demikian, Thontowi menegaskan meskipun di luar lembaga DPRD, dirinya akan tetap kritis melalui lembaga yang akan didirikannya. ”Meskipun di luar, insya Allah saya akan tetap kritis, melalui lembaga yang akan saya dirikan. Insya Allah saya akan membuat perkumpulan PKP2I [Pusat Kajian Pencerahan Politik Indonesia],” tegasnya.