SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SLEMAN-Pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sleman mampu ditekan hingga Rp29,4 miliar dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun layanan barang dan jasa secara online ini masih mengalami kendala pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur tehnologi.
Kepala Bagian Humas Setda Sleman, Endah Sri Widiastuti mengatakan pihaknya secara bertahap melakukan pembenahan. Bahkan dari penyedia barang atau jasa berkenan untuk menyesuaikan sistem yang ada.
“Kami menggelar pelatihan bagi para penyedia barang atau jasa agar memudahkan mereka menyesuaikan dengan metode LPSE. Kami berharap sistem integrasi ini bisa saling menguntungkan ke depannya,” katanya saat dihubungi Harian Jogja, Minggu (3/2/2013).
Menurut Endah, dengan LPSE penghematan sangat terasa pada pengadaan kertas. Sebab metode LPSE tidak banyak membuat dokumen secara fisik. Selain itu, kecurangan-kecurangan karena tidak ada pertemuan secara langsung antara panitia dan penyedia barang atau jasa bisa diminimalisir.
“Meskipun sebenarnya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam sistem LPSE ini,” jelasnya.
Adapun Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Agoes Soesilo Endiarto mengungkapkan hingga tahun 2012 jumlah penyedia barang atau jasa mencapai 2.175. Dari total masih didominasi Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennontschap (CV) mencapai 1.332 sedangkan perseroan terbatas (PT) mencapai 543.
Pada tahun 2012 jumlah paket lelang e-Proc mencapai 303 paket terdiri dari 297 paket pekerjaan dengan nilai Rp237 miliar, dua paket pekerjaan dari BPN dan empat paket pekerjaan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.
Paket lelang pekerjaan yang tidak melaui e-proc pada tahun 2012 adalah 119 paket pekerjaan senilai Rp28,9 miliar.
“Jadi kini Sleman telah menggunakan 73% lelang melalui e-proc,” tegas Agoes.