SOLOPOS.COM - Truk pengangkut sampah mengambil muatan di tempat pembuangan sampah (TPS) Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo, Jumat (1/2/2013). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)
Truk pengangkut sampah mengambil muatan di tempat pembuangan sampah (TPS) Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo, Jumat (1/2/2013). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)
SOLO — Kota Solo saat ini sedang mengalami darurat sampah. Pasalnya jumlah sampah di Kota Bengawan mencapai 330 ton per hari atau mengalami kenaikan sekitar sepuluh persen dibanding 2012 lalu.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Solo, Satrio Teguh Subroto, mengatakan penambahan sampah tersebut tidak berbanding dengan infrastruktur yang ada. Menurutnya saat ini DKP Solo hanya memiliki 22 truk pengangkut sampah, itupun 50 persen diantaranya dalam kondisi kurang sehat.
Satrio mengatakan banyak truk pengangkut yang rusak pada bagian mesin. Hal itu sangat mengganggu ketika mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu banyak bak truk yang sudah rusak, sehingga sampah yang diangkut tidak jarang tercecer di jalan.
Menurutnya saat ini sangat diperlukan pengadaan kendaraan pengangkut sampah, untuk mengganti kendaraan yang sudah rusak.
Satrio menambahkan selain masalah pada sarana pengangkut, masalah juga muncul dari TPS. Menurutnya banyaknya sampah tersebut membuat kendaraan pengangkut harus bekerja lebih keras agar sampah di TPS tidak meluber.
“Kita sudah maksimalkan pengangkutan sampah agar tidak meluber, tetapi kadang-kadang kendaraan pengangkut itu rusak jadi sampah di TPS membeludak,” ujarnya.
Dirinya menegaskan 80 TPS yang ada di Kota Solo, sudah tidak mencukupi lagi untuk menampung sampah yang semakin bertambah. Apalagi pasokan sampah dari luar kota juga semakin memperburuk keadaan. Satrio mengatakan perlu adanya inovasi baru agar sampah di Solo dapat teratasi dengan baik dan tidak mengganggu masyarakat.
Dirinya juga berharap agar ada pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan DKP untuk membersihkan sampah-sampah di Solo. Menurutnya banyak pihak ketiga yang enggan bekerjasama ihwal masalah tersebut.
