SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SLEMAN—Sebanyak 13 kepala keluarga (KK) miskin di Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan mengembalikan kartu keluarga miskin (Gakin) pada pemerintah kabupaten Sleman.
Pengembalian kartu miskin ini dilakukan warga atas inisiatif sendiri saat acara koordinasi pengentasan kemiskinan di Balai Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Rabu (30/1/2013).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Juli Setiono Dwi Wasitomenyambut baik pengembalian kartu gakin ini. Mereka yang mengembalikan telah sadar dan tidak ingin menjadi warga miskin yang banyak dibantu Pemkab Sleman.
“Mereka kini masuk dalam daftar warga rentan miskin. Ini bukan pertama kalinya, sebab pada Mei 2012 ada sebanyak 27 orang warga miskin di sini juga yang mengembalikan kartu gakin mereka,” kata Juli seusai acara koordinasi penanganan kemiskinan itu.
“Mereka kini masuk dalam daftar warga rentan miskin. Ini bukan pertama kalinya, sebab pada Mei 2012 ada sebanyak 27 orang warga miskin di sini juga yang mengembalikan kartu gakin mereka,” kata Juli seusai acara koordinasi penanganan kemiskinan itu.
Juli mengaku, peningkatan status keluarga miskin ini bukan hanya karena peran Pemkab Sleman. Namun merupakan peran aktif masyarakat yang dengan mandiri mampu memperbaiki hidupnya hingga terentas dari kemiskinan.
Pemkab Sleman, lanjut Juli, hanya membantu penguatan modal dan keterampilan saja. Untuk penguatan modal yang sudah terkucur ke masyarakat hingga kini, mencapai Rp52 juta.
Berdasarkan monitoring modal yang berputar ini sudah memiliki unit-unit usaha yang dijalankan dan sangat bervariasi jenis usahanya. Ada yang memiliki usaha pembuatan tahu, bengkel sepeda hingga pembuatan peralatan pertanian.
Juli berharap, 13 KK yang telah melepaskan status miskinnya segera membuat proposal untuk diajukan ke Pemkab Sleman agar mendapatkan juga bantuan penguatan permodalan. “Semakin banyak bantuan modal, akan semakin menguatkan usaha mereka tentunya,” jelasnya.
Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu meminta agar aparat dan warga terus bekerja keras untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
Dia juga berharap, instansi terkait terus melakukan monitor kepada warga masyarakat yang telah naik statusnya ini agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi.
“Perlu saya ingatkan, agar pendidikan anak-anak dari warga yang sudah naik statusnya ini terus dipantau. Jangan sampai setelah naik statusnya anak-anak mereka terhambat pendidikannya,” jelas Yuni.
Yuni juga berharap, agar masyarakat yang sudah naik status ini segera mengurus jaminan kesehatan daerah (jamkesda) karena sudah tidak dijamin oleh jamkesmas. Sehingga diharapkan tetap terjamin pelayanan kesehatannya.