Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Petugas sedang mendata seorang gelandangan yang ditemukan di Pasar Bunder, Sragen, beberapa waktu lalu. Sebagian besar gelandangan dan orang telantar di Sragen ternyata berasal dari luar daerah sehingga menyulitkan penanganan. (JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu)
Petugas sedang mendata seorang gelandangan yang ditemukan di Pasar Bunder, Sragen, beberapa waktu lalu. Sebagian besar gelandangan dan orang telantar di Sragen ternyata berasal dari luar daerah sehingga menyulitkan penanganan. (JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu)
Data yang dihimpun Solopos.com dari Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sragen, pada 2012 lalu terdapat 101 gepeng yang telah ditangani. Dari jumlah itu, sebanyak 60 gepeng menderita gangguan kejiwaan, sedangkan 41 gepeng mengalami gangguan kesehatan. Pada 2011, tercatat 127 gepeng yang ditangani Dinsos Sragen. Hingga pekan ketiga Januari, Dinsos Sragen belum menerima laporan adanya gepeng yang mendesak ditangani.
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsos Sragen, Dwi Issunaryono, kepada Solopos.com, mengatakan setelah sembuh dan sudah bisa diajak berkomunikasi, baru diketahui hanya ada 10% gepeng yang berasal dari beberapa kecamatan di Sragen, seperti Kecamatan Miri dan Kecamatan Mondokan. Usia rata-rata gepeng berkisar antara 20 tahun hingga 60 tahun. Sebelum ditangani, para gepeng tersebar di sejumlah titik keramaian seperti pasar, pertokoan dan terminal. “Dari jumlah gepeng yang kami tangani tahun lalu, 56 adalah laki-laki, sementara 45 perempuan. Penyebab mereka menjadi gepeng pun beragam, antara lain kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” ungkapnya.
Dwi melanjutkan, kepedualian masyarakat dan aparat yang cukup baik terhadap gepeng mendorong banyaknya gepeng asal daerah lain yang masuk wilayah Sragen. Sebagian besar gepeng yang ditangani Dinsos Sragen merupakan hasil razia tidak terjadwal oleh satuan polisi pamong praja (satpol PP) atas pemberitahuan warga atau dijemput langsung oleh tenaga sukarela dari desa atau kecamatan. Pihaknya mengaku sulit mencegah kedatangan gepeng dari daerah lain karena mereka biasa datang saat malam hari, baik yang sengaja dibuang maupun diantarkan pihak keluarga.
Melihat potensi gepeng yang cukup besar di Sragen, Dwi sempat mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar dibangun panti rehabilitasi terpadu. Tujuannya, agar bisa menampung para gepeng setelah dirawat di rumah sakit. “Pertimbangan kami, setiap tahun jumlah gepeng mencapai ratusan sementara untuk mengirimkan ke panti rehabilitasi cukup jauh. Tetapi anggaran dari pusat belum memungkinkan untuk itu. Pengentasan gepeng sendiri tidak bisa dilakukan seperti penanganan warga miskin di Sragen mengingat sebagian besar bukan warga Sragen dan tidak memiliki KTP daerah asal,” imbuhnya.
Menurut Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan NAPZA, Sri Wahyuningsih, untuk mengurangi jumlah gepeng yang berkeliaran ditempat umum, pihaknya mengirimkan sejumlah gepeng kepada beberapa pusat rehabilitasi di Jawa Tengah. Sebelum dikirim ke pusat rehabilitasi, jika menderita gangguan kejiwaan, gepeng akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kentingan, Solo. Gepeng yang membutuhkan perawatan kesehatan lebih dulu dirujuk ke RSUD dr Soehadi Prijonagoro Sragen. “Jika sudah sembuh dan masih punya keluarga, gepeng akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Sayangnya, beberapa gepeng belum bisa diajak berkomunikasi tentang asal-usulnya. Mereka masih ditangani di pusat rehabilitasi, baik di Semarang, Kudus, Rembang atau beberapa pusat rehabilitasi lain di Jawa Tengah,” tuturnya.
