SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan penyebab banjir bandang Jakarta pekan lalu akibat pendangkalan Waduk Pluit Jakarta Utara. Muka air yang seharusnya berkedalaman 10 meter hanya tinggal 2-3 meter karena lahan dijarah untuk mendirikan bangunan liar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera menurunkan alat berat mengeruk endapan lumpur terutama dekat pintu air. Dalam satu hari ke depan 10 sampai 20 unit eskavator diterjunkan untuk mulai bekerja cepat karena tanggal 27 Januari 2013 diprediksi terjadi rob air laut yang berpotensi banjir lagi.
“Kalau waduk pluitnya beres, saya jamin [Jakarta] nggak bakalan banjir. Makanya itu kalau bisa segera diselesaikan, karena Pluit obyek vitalnya negara. Sejak jaman belanda dirancang untuk tangani air sampai Monas dan Istana Negara,” katanya di Balai Kota, Rabu (23/1/2013).
Lanjutnya, bila Jakarta tidak punya waduk Pluit maka dipastikan 40% wilayah Jakarta bakal tenggelam. Persoalan lain, jika pemprov membiarkan tanpa ada solusi penanganan banjir maka hampir separuh penduduk Jakarta tidak punya tempat tinggal. Dalam waktu yang mendesak ini akan dinormalisasi waduk pluit sebagai penampungan air. Sementara warga disekitar waduk dipindah ke rumah susun yang disediakan pemerintah.
Ahok juga menyayangkan selama lima tahun terakhir tidak ada program pengerukan 13 sungai yang dituding sebagai biang banjir. Padahal sejarah Belanda settiap tahun sungai itu ada anggaran dikeruk. Anggaran APBD Pemprov DKI untuk urusan air juga sangat kecil. Hanya dibawah 2 persen dari total anggaran APBD yang hampir mencapai Rp50 triliun.
“Sekarang kita kerja cepat, sewa eskavator Rp99 juta sebulan kerja full, kalau kamu sewa 10 eskavator nggak sampai Rp1 miliar. Intinya kita tidak bicara sistem apapun, kita mau hemat uang negara, kinerja yang jelas semua terukur,” terang Ahok.