SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Menurutnya, sejak terpilih pasangan ini belum pernah fokus kepada masalah ekonomi dan iklim usaha di DKI Jakarta. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Jokowi dan Ahok adalah terkait kenaikan UMP.
Keputusan Jokowi memetapkan UMP sebesar Rp 2.200.000 dinilai sangat memberatkan pengusaha. Pada sisi lain pengusaha merasakan tidak adanya kondisi keamanan yang tidak kondusif akibat demonstrasi buruh di tempat kerjanya.
Untuk itu ke depannya, Pemerintahan DKI Jakarta yang baru diharapkan bisa memberikan angin segar dengan berpihak kepada pelaku usaha dan memberikan solusi yang bijak terkait penetapan UMP.
Tanggapan lain juga datang dari Wakil Ketua Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Menurut Sarman secara sosial kemasyarakatan pasangan Jakarta Baru ini sangat memberikan angin segar dan menepati janji pada saat kampanynya, seperti Kartu jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.
Hanya saja, Gubernur dan Wakil Gubernur belum menyentuh dunia ekonomi dengan mengeluarkan sebuah gebrakan secara ekonomi. Sarman menjelaskan, dengan angka pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 6,7 % di atas rata-rata Nasional meunjukkan sebuah geliat ekonomi yang baik di Jakarta.
Dengan demikian, Gubernur dituntut untuk lebih terlibat dengan dunia usaha dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi yang katanya tahun ini bisa diprediksi hingga mencapai 7 %.
Selain kenaikan UMP, kalangan pengusaha juga mengaku sangat kesulitan dengan aturan kenaikan tarif dasar listrik,serta peraturan perundangan baru yang dikeluarkan terkait pajak 1 % bagi sektor ukm yang berpenghasilan Rp 4,5 miliar.
Kadin meminta agar Jokowi dan Ahok kedepannya bisa lebih intens membangun dialog dengan pengusaha, selain itu Kadin DKI berharap agar pendanaan UKM bisa berada di bawah sebuah perusahaan penjamin kredit daerah, serta meminta Jokowi dan Ahok untuk menerapkan layanan terpadu satu atap.
