Mendikbud
RSBI Tetap Jalan Termasuk Bayar SPP

Mendikbud Muhammad Nuh (JIBI/SOLOPOS/Dok)Mendikbud Muhammad Nuh (JIBI/SOLOPOS/Dok)

Mendikbud Muhammad Nuh (JIBI/SOLOPOS/Dok)

SEMARANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mengatakan keberadan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tetap berjalan seperti biasa. “Ya, RSBI masih tetap berjalan seperti biasa, tak ada yang berubah,” katanya ketika ditemui wartawan seusai menghadiri pembukaan konvensi Kampus ke-9 dan Temu Tahunan ke-15 Forum Rektor Indonesia (FRI) di Semarang, Jumat (18/1/2013).

Menurut dia, operasionalisasi RSBI yang sudah berjalan tak bisa dihentikan begitu saja secara mendadak pascaputusan Mahkaman Konstitusi (MK). ”Operasional sekolah RSBI sampai akhir semester tahun ini,” tandasnya.

Selama RSBI masih beroperasi, lanjut Muh Nuh, para siswa di sana juga masih membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). ”Kalau masih sekolah di RSBI, ya tetap harus bayar,” pungkasnya.

Seperti diketahui MK telah membubarkan RSBI, setelah mengabulkan uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdinas) yang mengatur pembentukan sekolah bertaraif internasional.
Pembentukan sekolah bertaraf internasional, menurut MK dinilai berpotensi mengikis rasa bangga dan karakter nasional, bertentangan dengan konstitusi yang menganjurkan pemerintah untuk semakin meningkatkan rasa bangga dan membina karakter bangsa. Menanggapi pernyataan Mendiknas ini, membuat kecewa orang tua yang menyekolahkan anaknya di RSBI.

”Pascaputusan MK, maka RSBI sudah dibubarkan sehingga tak boleh ada pungutan lagi,” kata Fahmi, orang tua yang anaknya sekolah di salah satu RSBI di Semarang.

Menurut dia, kalau masih ada pungutan bisa dikategorikan bentuk pungutan liar (pungli), karena tak ada dasar hukumnya.

”Mestinya Mendiknas memberi contoh yang baik, menghormati keputusan MK yang bersifat final,” tandas dia.

Editor: | dalam: Pendidikan |

13 Komentar pada “Mendikbud: RSBI Tetap Jalan Termasuk Bayar SPP”

  1. Yans Andriana
    19 Januari 2013 pukul 00:24

    Sangat sulit menanamkan pendidikan karakter di Indonesia. Karena Kementerian Pendidikan selalu memberikan contoh agar WARGA NEGARA INI TIDAK USAH MELAKSANAKAN PUTUSAn HUKUM YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG, lihat contoh KEPUTUSAN TENTANG UN, DAN SEKARANG KEPUTUSAN TENTANG RSBI. Semuanya hanya DIHORMATI tetapi TIDAK DILAKSANAKAN.

  2. Sumantri
    19 Januari 2013 pukul 10:27

    Solusi bagus, yaitu DIY menerima putusan MK dan RSBI menjadi SSN. Untuk daerah lain, misalnya Solo, terasa semangat mengajar kendor, yang diperbincangkan terus hanya seputar bayaran murid. Ambil kebijakan yang bijak gitu lho…para pengemban pendidikan. Jangan cengeng.

  3. Darwis Setyobudi
    19 Januari 2013 pukul 11:56

    Sebagai pejabat publik mestinya Mendikbud tidak bicara dengan kalimat yang cenderung tidak mengindahkan keputusan MK.. Hal itu jelas sangat tidak pantas dilakukan oleh Pejabat Publik apalagi Menteri….Kasih contoh yang baik dong kpd masyarakat….atau mungkin sudah bosan jadi Menteri ?

  4. mugianto,s.pd
    20 Januari 2013 pukul 12:59

    mugianto,s.pd
    Sangat sulit menanamkan pendidikan karakter di Indonesia. Karena Kementerian Pendidikan selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal

  5. Syifa
    23 Januari 2013 pukul 17:48

    Ini menteri sepertinya mesti di demo apa ya…,kok keukeh banget.Kalau hanya rapat sama diknas, ya sudah ketawan hasilnya. Yang dipermasalahkan tentang biaya, pemerintah mau buat program apa saja tidak masalah asalllllllll gratis. Pemerintah yang buat program, merekalah yang harus bertanggung jawab, termasuk biaya. Kalau tidak mampu…jangan buat aturan seperti sekarang ini.

    • Wagiransuwito
      29 Maret 2013 pukul 16:34

      Sepakat, pemerintah mestinya melayani pendidikan untuk semua anak bangsa, khususnya yang kurang beruntung, ratissss. Bagi yang orang tuanya kaya raya, silakan saja mencari sekolah swasta, di dalam maupun di luar begeri yang sangat mahal dan hebat mutunya. Bila perlu pemerintaha buat aturan, sekolah swasta harus berkualitas di atas rata-rata negeri, Silakan pungut uang berapa saja asal yang mau menyekolahkan anak mau. Sekolah swasta yang tak mampu bersaing agar diambil alih pemerintah, agar semua anak bangsa bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Sekolah negeri harus punya standar pelayanan minimal dan sekolah swasta harus di atas standar minimal. Beri kesempatan sekolah swasta membuka pendafataran lebih dulu, mereka yang tidak tertampung di sekolah swasta yang hebat, baru ditampung sekolah negeri. Karena pendidikan memang menjadi tanggung jawab pemerintah, sampai batas minimal yang pemerintah mampu. Jangan terbalik-anak-anak kaya diambil pemerintah dengan program RSBI, sementara anak-anak miskin dan bodoh dibiarkan ditampung lembagap-lembaga pendidikan yang bernuansa sosial. Kasihan mereka harus bayar pendidikan swasta sementara untuk makan saja kesulitan..

  6. iwan
    26 Januari 2013 pukul 08:56

    Lembaga yang berwenang “memutuskan”, tidak “diindahkan”.. mau jadi apa bangsa ini nantinya.

  7. Wong Ndeso
    31 Januari 2013 pukul 12:11

    Kenapa sikap menteri ini bebal…, apa tidak lihat kenyataan di masyarakat, kapan calon generasi penerus bangsa yang orang tuanya gak mampu bisa menikmati pendidikan yang bermutu kalo harus membayar mahal, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan warganya, sekolahan sdh ada, guru2 digaji pemerintah, kenapa harus ada RSBI.., biarlah pihak swasta yang membuat & mengelola sekolah apapun namanya, berapapun mahalnya .., asalkan tidak nebeng di sekolah negeri, Kita NGERI DENGAN MASA DEPAN ANAK2 INDONESIA kalo sekolah yg SEKOLAH YG BERMUTU hanya dapat dinikmati oleh ANAK2 ORANG KAYA

    • Wagiransuwito
      29 Maret 2013 pukul 16:23

      Setuju gagasannya, tapi yang santun dikit kenapa sih?

  8. Novita Rochmah
    31 Januari 2013 pukul 14:22

    Pendidikan karakter perlu dikedepankan terutama untuk para generasi-generasi emas penerus bangsa. Agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju lainya.

  9. Alex
    22 Februari 2013 pukul 14:05

    menteri koq ga tau undang undang, berapa kalipun kurikulum di ganti nggak akan mempengaruhi karakter bangsa bila manusia macam MONYET nuh ini masih banyak. nama Nabiku ngga pantas ada dalam namamu

    • Wagiransuwito
      29 Maret 2013 pukul 16:20

      Ya Allah, yang santun Bung, bicara karakter, kok komentarnya begitu!

  10. Wong cilik
    4 April 2013 pukul 21:57

    Kalau ada masalah harusnya dianalisis dahulu jangan asal begitu.
    dicari tahu apa alasannya kok bisa begitu,pikirkanlah menteri juga punya alasan untuk bilang begitu.
    mungkin karena tahun anggarannya sudah lewat, sedangkan putusan MK baru saja.
    Selesaikan masalah dengan pikiran dingin bukan dengan kebiasaan berpikir ruwet dan menambah masalah.
    Apalagi menghujat sesama saudara bangsa ini.
    hidup bukan untuk saling menghujat dan berkeluh kesah.

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

Iklan Baris

    No items.

Menarik Juga »