TUJANGAN SERTIFIKASI GURU: “Kesalahan Pemerintah Pusat”

Ilustrasi sertifikasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)

WONOSARI–Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul Sjaifudin HS membenarkan adanya kekurangan bayar untuk para guru sertifikasi di Gunungkidul.

Menurut Udin belum lama ini, panggilan Sjaifudin, kekurangan tersebut tidak dikarenakan sesuatu hal yang menyimpang dari aturan yang ada, melainkan kesalahan pemerintah pusat dalam transfer uang tunjangan ke Gunungkidul tidak berdasarkan data yang disahkan Disdikpora.

“Jadi pemerintah pusat yang kurang membayar para guru totalnya untuk 2010 dan 2012 mencapai Rp 6,4 miliar,” ujar Udin dikonfirmasi terpisah. Total kekurangan pembayaran senilai Rp 6,4 miliar tersebut terdiri dari kekurangan pembayaran sertifikasi tahun 2010 sebesar Rp4,1 miliar dan terulang di tahun 2012 sebesar Rp2,3 miliar.

Menurut Udin, kekurangan pembayaran sertifikasi guru bersumber dari keuangan APBN melalui rekening daerah dan masuk rekening pribadi guru atas perngajuan Disdikpora untuk 2010 hingga 2012 berbeda ditahun 2011 yang justru terdapat sisa sekitar Rp 10 miliar yang telah dikembalikan lagi ke pememrintah pusat.

Udin mengaku telah mengurus kekurangan bayar pemerintah pusat ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan di Jakarta bersama dengan sejumlah daerah lain yang mengalami hal yang sama. Hanya saja, upaya Udin membela hak guru dengan konsultasi ke Jakarta ini belum membuahkan hasil memuaskan.

“Ada harapan bisa dibayarkan tapi untuk kejelasan kapan akan dipenuhui saya tidak berani jamin. Karena kekurangan bayar harus menunggu adanya peraturan kementrian keuangan khusus mengatur kekurangan bayar yang saat ini belum dibuat,” pungkasnya.