Sekjen Kemendagri Diah Anggraini (JIBI/SOLOPOS/Dok) Sekjen Kemendagri Diah Anggraini (JIBI/SOLOPOS/Dok)
Senin, 7 Januari 2013 19:16 WIB Insetyonoto/JIBI/SOLOPOS Peristiwa Share :

Kemendagri
2013, Tahun Politik, Ada 125 Pilkada

Sekjen Kemendagri Diah Anggraeini (JIBI/SOLOPOS/Dok)

SEMARANG — Tahun 2013 merupakan tahun politik, sebab akan berlangsung sebanyak 125 pemilihan kepala daerah (pilkada), terdiri 14 pemilihan gubernur (pilgub) dan 111 pemilihan bupati/walikota.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraeni, mengatakan hampir separuh dari total 33 provinsi di Indonesia pada 2013 menggelar pilgub.

”Pada tahun ini ada 14 provinsi menggelar pilgub, serta 111 pemilihan bupati/walikota. Jadi 2013 merupakan tahun politik,” katanya kepada wartawan di Semarang, Minggu (6/1/2013) malam.

Selain Jateng, beberapa provinsi juga menggelar Pilgub, yakni Sulawesi Selatan, Papua, Jawab Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Maluku, Jawa Timur,  Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Kalimantan Timur. Untuk pemilihan bupati/walikota tersebar di 85 kabupaten dan 26 kota.

”Dari 14 pilgub hampir sebagai besar incumbent atau patahana gubernur setempat maju lagi sebagai calon gubernur (cagub),” ungkapnya.

Patahana yang mendaftar cagub lagi antara lain, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jateng, Bibit Waluyo.

Terkait dengan pelaksanaan kepala daerah (pilkada) ini, Diah menegaskan gubernur, bupati dan walikota supaya mentaati Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/5535/SJ tertanggal 27 Desember 2012.

SE Mendagri itu mengatur tentang larangan kepala daerah melakukan mutasi atau rotasi jabatan struktural dalam waktu enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada, kecuali untuk mengisi jabatan yang kosong dan meninggal dunia.
Kalau sampai dilanggar, dia menyatakan mutasi pejabat struktural yang dilakukan kepala daerah setempat bisa dibatalkan.

”SE Mendagri ini harus ditaati oleh semua gubernur dan bupati/walikota,” tandasnya.

Lebih lanjut, Diah menyatakan tujuan terbitnya SE Mendagri Nomor 800/5535/SJ untuk menegakkan netralitas dan profesionalitas pegawai negeri sipil (PNS) dari kepentingan politik.

Sebab, sudah banyak terjadi di daerah ada upaya memecah belah PNS dengan melakukan mutasi pejabat struktural menjelang pilkada oleh kepala daerah.

Dengan adanya SE Mendagri ini untuk menjaga iklim kondunsif birokrasi menjelang pilkada supaya tak terpecah-pecah.

lowongan kerja
lowongan kerja PT. VENTURA CAHAYA MITRA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Iklan Baris
  • L300 PU’2008

    L300 PU’2008 Hitam,Pjk Gres,AD-Solo(80Jt Saja)Siap Kerja:784148…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • KARIMUN GX’2005

    KARIMUN GX’2005 Htm,M/T,AD-Solo,PjkBr(70),LsgPkai:087735002228…

  • XENIA Li’2007

    XENIA Li’2007 Silver VR AC TP Msn Bd PjkBr Istw 82Jt085100051511…

  • Lowongan Sopir,Serabutan &ADM

    PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Kryw:Mau Krj,Bs Diprcaya,Sopir:SMA,SIMA 25-35Th,Srbtn:Pria SMA SIM C,2-25Th,Adm…

  • CITY Vtex’2000

    HONDA CITY Vtex’2000 Merah VR AC TP MsnBdy Ist64Jt085100051511…

  • INNOVA G’2007

    INNOVA G’2007 Euro FulAudio VR Msn Bd Istw AD 132JtNg085100051511…

  • Lowongan Pengasuh Bayi

    BUKAN PENYALUR,Diutamakn Dr Daerah,Putri Max30th,Pengasuh Bayi Cewek 1Th Lbh&Kbersihan,Wjb TdrDlm DiSolo…

Leave a Reply





iklan-mobile-1

Kolom

GAGASAN
Audit Menyeluruh Pelayanan Imunisasi

Gagasan Solopos, Kamis (30/6/2016), Giat Purwoatmodjo. Dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solopos.com, SOLO — Jajaran Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) menangkap 13 orang karena terlibat pembuatan dan…