SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Haris Sutarto, Jumat (4/1/2013) menuturkan, peningkatan kesejahteraan SAR mendesak dilakukan mengingat risiko pekerjaannya sebanding dengan penghasilan yang mereka terima. Petugas SAR adalah aset bangsa sebab di tangan merekalah pertolongan pada korban kecelakaan dilakukan.
Haris mengklaim, dorongan peningkatan anggaran kesejahteraan SAR DIY sedianya sudah dilakukan sejak 2010. Namun karena keterbatasan anggaran, petugas SAR khususnya yang berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) hanya digaji sekitar Rp300.000 per bulan. Di luar itu atau yang masuk kategori SAR non lembaga pemerintah justru tak mendapat bayaran sepeser pun.
“Soal kesejahteraan petugas SAR ini tetap akan kami sampaikan setiap perubahan anggaran, termasuk anggaran ke depan,” janji Haris.
Selain terkendala anggaran, posisi dan status petugas SAR saat ini yang tersebar menjadi penghalang pemberian jaminan kesejahteraan. Mayoritas petugas SAR berasal dari warga sekitar objek wisata bukan petugas profesional yang sengaja direkrut dan memiliki sertifikasi khusus. Padahal syarat sebagai petugas profesional menurutnya diperlukan untuk menggaji seorang pekerja SAR.
Melihat kondisi riil di lapangan, Haris mendorong dibentuknya SAR profesional sebagai salah satu jalan meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus menekan jumlah korban kecelakaan. Pembentukan SAR profesional mekanismenya saat ini tengah dipikirkan pemerintah.
Sekretaris Komisi A, DPRD DIY Agus Sumartono mengakui, perlu ada standarisasi seorang petugas SAR. Misalnya jam kerja, sertifikasi dan lainnya sebagai dasar untuk membayar hasil kerja. “Selama ini hal itu kan tidak ada, pada prinsipnya kesejahteraan mereka itu harus diperhatikan, karena itu perlu ada standarisasi petugas SAR,” lanjutnya.
Ditambahkanya, anggaran untuk kegiatan SAR pada tahun ini sedianya cukup besar. Komisi mengusulkan sekitar Rp3,1 miliar melalui Kesbangpolinmas. Anggaran itu di antaranya mencakup, operasional SAR, pemberdayaan, pelatihan, pemeliharaan peralatan dan posko serta biaya saat terjadi kecelakaan laut. Khusus anggaran saat terjadi kecelakaan diusulkan Rp155 juta.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Gatot Saptadi mengakui, selama ini tak ada anggaran untuk membayar tenaga SAR. “Yang ada itu sifatnya barang. Misalnya makanan, sama peralatan. Peralatan itu dipakai bersama-sama, misalnya punya BPBD dipakai SAR Linmas kalau uang nggak ada,” ungkapnya.
Kondisi itu menurut Gatot, tak pantas diterima petugas SAR mengingat risiko pekerjaan yang begitu besar. “Bagaimana mereka mau bekerja dengan konsentrasi penuh, kalau dapurnya saja belum terjamin. Ke depan peningkatan kesejahteraan SAR memang harus dilakukan,” imbuhnya.