SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BOYOLALI — Alokasi dana desa (ADD) Boyolali tahun ini meningkat 50 persen dibanding ADD 2012. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga diminta turut mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan desa untuk mencegah penyelewengan dana tersebut.
Bupati Boyolali Seno Samodro mengatakan 30 persen dari nilai ADD itu digunakan sebagai tambahan penghasilan perangkat desa. Selebihnya, anggaran dipergunakan untuk pembangunan. “Ini naik dan berlaku ke seluruh desa di Boyolali,” kata Seno di depan wartawan, pekan ini.
Tingkat kenaikan ADD itu, lanjut dia, tidak berlaku bagi desa yang dinilai memiliki potensi pendapatan desa tinggi. Dia menyontohkan hal itu seperti di Desa Kebon Bimo, yakni memiliki pendapatan tinggi lantaran ditopang potensi Objek Wisata Tlatar.
Sebelumnya, Wakil Bupati Boyolali Agus Purmanto menerangkan ADD 212 sekitar Rp36 miliar. “Tahun lalu Rp36 miliar, jadi naik 50 persen. Total desa di Boyolali ada 261,” katanya kepada Solopos.com.
Agus berharap pemerintahan desa dengan dukungan ADD itu dikawal bersama-sama. Salah satunya, dia berpesan kepada para anggota BPD yang belum lama ini serentak dilantik untuk cermat mengawasi hal tersebut.
“BPD termasuk ujung tombak pemerintahan, desa kan juga pemerintahan. Maka, BPD harus juga peka dalam mengembangkan wilayah, harus tahu aspirasi warganya sehingga program-program pemerintah seperti ini tepat sasasaran,” tandasnya.
Dia menyebut ADD juga bertujuan pemerataan, mengangkat desa-desa yang dianggap masih tertinggal dalam pembangunan. Dia tak mengelak wilayah utara Boyolali masih belum setara dalam hal pembangunan dengan bagian selatan.
Mengenai hal itu, Agus menyebut faktor utamanya adalah sumber daya manusia (SDM). “Tergantung SDM. Di utara bukan berarti tak ada SDM yang baik tapi permasalahan di sana adalah minat warga [yang dinilai berkualitas] menjadi perangkat masih minim, ditambah faktor geografi yang berat,” tukasnya.