SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Ambrolnya usuk SD Tumenggung, membuat kalangan DPRD Solo mempertanyakan keberadaan tim survei bangunan yang dibentuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo. Hal ini menyangkut prioritas sekolah yang mendapatkan alokasi anggaran guna renovasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, mengatakan pemkot pada APBD 2012 lalu mengalokasikan anggaran guna renovasi sekolah senilai Rp5 miliar. Dari anggaran tersebut, Rp250 juta digunakan untuk pembentukan serta operasional tim survei bangunan sekolah.
Semestinya, lanjut Ghofar, tim survei tersebut sudah menunjukkan kinerjanya guna mendata gedung sekolah yang kondisinya perlu direnovasi.
“Kalau Disdikpora benar-benar mau melakukan pembenahan gedung sekolah yang mengkhawatirkan, tim survei ini semestinya bekerja optimal. Kami tidak tahu apakah tim ini benar-benar terbentuk dan menjalankan tugasnya,” jelasnya, Kamis (3/1/2013).
Ghofar mengutarakan berdasarkan pengetahuannya Disdikpora sejauh ini hanya mendapatkan informasi ihwal kondisi bangunan sekolah dari laporan masing-masing sekolah. Laporan tersebut berasal dari evaluasi diri sekolah (EDS).
Padahal, lanjutnya, laporan dari para guru tidak bisa 100% dijadikan patokan terkait kondisi bangunan sekolah. “Apakah mereka ahli bangunan? Makanya kami mengusulkan adanya tim survei saat rapat badan anggaran. Mestinya ada tim khusus yang memahami konstruksi bangunan. Ya mereka dari unsur yang kompeten seperti akademisi, teknisi atau dari DPU,” paparnya.
Lebih lanjut, Ghofar menyatakan Komisi IV segera memanggil Disdikpora guna klarifikasi ihwal masih terdapatnya bangunan sekolah di Solo yang kondisinya mengkhawatirkan. “Pekan depan kami akan panggil Disdikpora. Sekaligus kami akan pertanyakan apakah SD Tumenggung masuk dalam daftar tim survei atau tidak,” ungkapnya.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), saat paripurna pembacaan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2013 beberapa waktu lalu menyampaikan terdapat enam sekolah yang mendapat alokasi anggaran guna peningkatan infrastruktur pendidikan melalui pembangunan gedung. Keenam sekolah tersebut yakni SD Badran, SD Sampangan, SD Pucangsawit, SD Dukuhan Kerten, SMA 4 dan SMA 8.