SOLOPOS.COM - Ilustrasi
BANTUL— Masalah pembagian kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang harus menjadi prioritas Pemkab Bantul memasuki tahun baru 2013.
Sejak dibagikan pada Selasa (18/12/2012) lalu, masih banyak warga miskin yang belum menerima kartu Jamkesmas. Sementara, sebagian warga yang dinilai mampu secara finansial justru memperoleh kartu program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan yang sumber dananya dari APBN itu.
Tak ayal, kekecewaan di kalangan masyarakat masih bermunculan. “Dapat Jamkesmas tidak? Ayo ambil. Kamu kan orang kaya. Punya motor, mobil, rumah bagus. Pasti dapat,” tulis salah satu warga Kecamatan Srandakan melalui pesan singkat yang diterima Harian Jogja, Selasa (1/1/2013).
Kekecewaan senada juga diutarakan warga di wilayah lain, di antaranya Kecamatan Bambanglipuro dan Banguntapan. “Banyak warga yang protes karena pembagian kartu jamkesmas tidak sesuai fakta di lapangan,” ujar Kepala Dukuh Plumbon, Banguntapan, Aris Purnomo.
Pembagian kartu Jamkesmas yang belum tepat sasaran juga menjadi salah satu topik yang cukup hangat dibahas dalam rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus DPRD Bantul, Kamis (27/12/2012) lalu.
Dikonfirmasi Harian Jogja,, Ketua Komisi D DPRD Bantul Sarinto membenarkan jika selama ini masih ada sebagian warga yang sejatinya tidak berhak namun tetap memperoleh Jamkesmas. “Informasi yang saya dapat, ada juga pensiunan yang dapat Jamkesmas,” ungkap dia.
Dalam waktu dekat ini, Sarinto berniat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah wilayah yang soal tidak meratanya pembagian kartu Jamkesmas cukup mengemuka. Dari hasil sidak itu, warga yang semestinya berhak menerima kartu Jamkesmas akan segera direkomendasikan ke pemerintah pusat.
Sarinto menambahkan, warga miskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas akan ditanggung Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang dananya bersumber dari APBD. “Ada sekitar 150.000 jiwa yang akan ditanggung Jamkesda dengan plafon Rp10 juta untuk satu jiwa selama satu tahun,” kata dia.