PENGUPAHAN GTT: BKD Gunakan Perpres 54/2011
SRAGEN- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen menyatakan pemberian upah bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) bukan dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, melainkan melalui SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Pemberian upah atau honor tersebut didasarkan pada mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Yang menandatangani SK itu PPK bukan pejabat kepegawaian,” ujar
Budiyono kepada Espos, Rabu (18/1/2012).
Dalam kesempatan audiensi dengan para GTT-PTT di Gedung Dewan, Selasa lalu, Budiyono menegaskan istilah insentif, tunjangan kesejahteraan atau tunjangan fungsional diganti dengan upah dengan dasar Perpres
tersebut.
Penasihat Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (FGPTT) Sragen, Eko Warsono, mengaku setuju dengan pernyataan Kepala BKD tentang upah. Namun, Eko menyatakan belum ada kesepakatan tentang siapa yang
mengeluarkan SK tentang pengupahan GTT-PTT, apakah pejabat kepegawaian atau PPK. Dia masih akan mengkaji hal tersebut bersama pengurus dan anggota FGPTT.
“Kami setuju dengan upah itu. Para GTT-PTT bisa mendapatkan upah sembari menunggu kepastian pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Bila ada yang belum terangkat menjadi PNS karena kendala ijazah dan lainnya, minimal bisa terlindungan dan memiliki penghasilan, bukan lagi insentif atau tunjangan,” tambahnya.
Eko juga menyinggung tentang nasib para guru TK yang belum masuk dalam database di BKD Sragen. Menurut dia, jumlah guru TK itu minimal sekitar 600-an orang. “Masa pengabdian guru TK ini lama, ada yang 24 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, tapi statusnya belum jelas. Kami akan mencoba melakukan saran dari BKD untuk meminta afirmasi kepada Pemkab Sragen tentang status mereka,” tegasnya. JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu
Editor: Arif Fajar Setiadi | Dalam : Berita Pilihan,sragen
menunggu hasil aja,.GERRRR
nasib kawan kawan yg berjuang lama di negeri ini banyak budaya antri itu jiwa manusia sejati dan di karuniai illahi,kesabaran dan penatian lama di nantikan,dengan jiwa yang lapang hati yang mulia mari kita sadari tempatkan pada tempatnya semoga para pejabat membuat kebijakan sesuai fakta di lapangan
Pegawai yg diakui pemkab sragen : PNS, CPNS, katagori I dan katagori II, seharusnya pegawai selain itu ya harus dirumahkan…
REKRUITMENE PIYEE????? KINERJANE OPO MENEH..!!!!!!….. KALAU MEMBUTUHKAN REKRUITMENT ULANG…… BANYAK JUGA DATA BASE II YANG DATA PENGABDIANYA DIMANIPULASI……
MOHON DI CEK ULANG PENDATAAN DATA BASE II PAK BANYAK YANG DIPALSU MENJADI SEBELUM AKHIR TAHUN 2005…….. BANYAK YANG PALSU….. BANYAK YANG PALSU
eh Para GTT ya mbok msh bersyukur dpt upah…noh…liat banyak skali masyarakat yg lebih pinter & lebih jujur, tdk pernah korupsi waktu….tapi dapat PHK dari pabrik…..
hapus ajalah GTT, Tenaga kontrak, job training…..bikin pusing aja….sudah kerjanya gak jelas…males malesan lagi….ingat..itu sangat bikin iri di masyarakat….
HMMM…LAHAN EMPUK BAGI PENGUASA…WANI PIROO..????
Mau dibawa kemana nasib para guru/pegawai swasta jika gaji para PNS dimanjakan?
Ingat mereka juga berhak untuk hidup layak di negeri pertiwi ini!
Pemerintah perlu membuat undang-undang penggajian yang berpihak ke semua kalangan.