INSENTIF PEGAWAI: Pemberian Honor GTT-PTT Dinilai Bebani APBD
Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)
Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, dr Aris Surawan, saat dihubungi Espos, Kamis (19/1/2012), mengungkapkan pemberian upah bagi GTT-PTT dan tenaga kontrak yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2011 jelas akan membebani APBD. Bila APBD Sragen tidak kuat, kata dia, kebijakan itu bisa disiasati dengan memiliki dua alternatif.
“Alternatif pertama, besaran nilai upahnya ditentukan cukup kecil, yakni di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang dibagikan kepada GTT-PTT atau tenaga kontrak yang masuk dalam database kategori II. Sedangkan pilihan kedua besaran upah itu sama dengan UMK untuk sebagian GTT-PTT dan diberikan secara bertahap. Misalnya tahun ini upah baru diberikan kepada sejumlah orang dulu, yang lainnya menyusul,” urai Aris.
Menurut Aris, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan (Disdik) ada alokasi anggaran senilai Rp324 juta yang diberikan kepada 540 GTT-PTT di lingkungan Disdik yang sudah dianggarkan di kebijakan umum anggaran dan plafron prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) 2012. Demikian pula, lanjut Aris, dari penjelasan BKD ada senilai Rp393 juta untuk insentif 655 orang PTT di luar lingkungan Disdik. “Anggaran tersebut diberikan kepada satuan kerja (Satker) masing-masing dalam pemberian insentifnya dan berbagai dengan tenaga kontrak lainnya,” imbuhnya.
Terpisah, Penasihat Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (FGPTT) Sragen, Eko Warsono, mengaku sudah membahas wacana BKD tentang pengupahan GTT-PTT yang didasarkan pada Perpres No 54/2011. Dia mengungkapkan GTT-PTT masih mengkaji lebih lanjut tentang wacana itu dan mencari sampel surat keputusan (SK) dari kabupaten/kota lainnya tentang honor GTT-PTT.
“Kami punya contoh SK dari daerah lain ternyata honor bisa diberikan melalui SK yang ditandatangani pejabat, seperti Sekretaris Daerah (Sekda). Pertanyaannya, mengapa di Sragen hal itu tidak bisa dilakukan, malah dialihkan ke Perpres No 54/2011 yang kesannya seperti outsourcing. Oleh karenanya, kami masih terus mengkaji dan akan menanyakan hal itu ke BKD,” tambahnya.
JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu
Baca Juga:
Editor: Bambang Aris Sasongko | Dalam : sragen
bubarkan GTT PTT dan hasil pendataan yang gak bersih banyak sk dimajukan tolong sesuaikan Laporan Bulan baru bersih itu apa gunanya laporan bulan kalo gak dipakai
Akhire ya UUD (ujung ujunge duit)
Setuju dengan saudara jakaumbara….(oh ya bagaimana kalau suatu saat kita bertemu…? siapa tahu kita bisa diskusi lebih jauh dan lebih bermutu).
saya heran dengan saudara Drajat….kok sempit ya jalan pikirannya…otaknya kecil kali ya…..
pantesan , dulu kan orangnya rezim UW pada orang goblok dan gak ada yang sekolah atau sekolah paling2 ya gur aal masuk aja, asal dpat lulus…gak tahu mutune ya jeblok kabeh….
sragen malarat opo_opo insentif aja dipermasalahkan
BEGINILAH NASIB WONG CILIK..
MANA JANJI2 “MBELO WONG CILIK” YG DIGEMBAR GEMBORKAN PD WAKTU KAMPANYE DULU???
Bukankah ini hanya Strategi Penguasa Sragen yg baru????
jadi PNS hrs punya semangat “pengabdian”,
kalo pingin cari duit jadilah pengusaha, bisnisman.
ciptakanlah budaya kerja dan bukan jadi tukang absen dan nyadong gaji buta.
bubarkan GTT-PTT…… rekruitment ulang… yang bersih dan transparan……………