Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - MUSRENBANG -- Suasana penyelenggaraan Musrenbang di Balaikota Solo beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dinilai tidak efektif karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak diadopsi sebagai program pembangunan. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
MUSRENBANG -- Suasana penyelenggaraan Musrenbang di Balaikota Solo beberapa waktu lalu. Kegiatan ini di berbagai daerah dinilai tidak efektif karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak diadopsi sebagai program pembangunan. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
Koordinator Fitra Jawa Tengah, Maya Dina mengatakan sebenarnya lima prinsip perencanaan pembangunan daerah itu salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Kegiatan Musrenbang menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar usulan masyarakat melalui Musrenbang itu tidak bisa diakomodasi dalam kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Tidak heran jika masyarakat menganggap bahwa kegiatan Musrenbang hanya formalitas belaka. Masyarakat sudah mulai malas dan tidak menujukkan ketertarikan untuk mengikuti proses Musrenbang dari awal hingga akhir,” ujar Maya dalam kesempatan itu.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan pengendalian dari pemerintah daerah adalah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD bukan merupakan skala prioritas yang telah direncanakan. Menurut Maya, terjadi benturan kepentingan antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan skala prioritas dalam Musrenbang itu tak terakomodasi dalam APBD. “Pemerintah daerah memiliki skala prioritas yang diambil
melalui Musrenbang. Akan tetapi ada juga sejumlah program yang dititipkan melalui anggota DPRD setelah melakukan serap aspirasi,” kata Maya.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Klaten, Wening Swasono menyebut Musrenbang hanya akal-akalan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat sudah banyak menuntut terlaksananya program melalui Musrenbang. Akan tetapi, pembahasan skala prioritas dalam Musrenbang itu seakan sia-sia jika tak bisa diakomodasi melalui APBD. “Tingkat partisipasi pimpinan SKPD dalam Musrenbang juga minim. Mungkin pimpinan SKPD itu enggak mau tahu tentang hasil Musrenbang,” ujar Wening.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya keberatan jika kegiatan yang diusulkan legislator disebut dengan istilah titipan. Menurutnya, kegiatan itu murni berasal dari serap aspirasi masyarakat. Namun begitu, dia mengakui adanya benturan kepentingan antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan tidak terakomodasinya skala prioritas yang diusung dalam musrenbang. “Kalau hasil serap aspirasi itu disebut titipan, saya keberatan. Kegiatan itu murni hasil serap aspirasi yang dilakukan kawan-kawan anggota Dewan. Dalam usulan memang ada benturan kepentingan. Tetapi kalau sudah ditetapkan melalui APBD, baik eksekutif maupun legislatif akan bersama-sama mengawalnya,” kata Yoga.
